Kunthi Fahmar Sandy
Hal yang kemudian disesalkan perusahaan, lanjut Ricky, adalah adanya informasi yang dirilis di situs resmi Divisi Humas Mabes Polri pada tanggal 3 Mei 2024, yaitu bahwa pihak perusahaan harus mengakui lahan masyarakat tersebut.
Tentu hal ini membuat ketidakpastian iklim investasi di dalam negeri. Namun, menurut Ricky, perusahaan dapat memaklumi bahwa informasi yang sudah terlanjur dipublikasi secara luas oleh para penegak hukum kita tersebut didasari atas putusan “Niet Onvankelijke Verklaard (N O)”, yang belum secara lengkap dipahami pemaknaannya, sehingga terjadilah penerapan penegakan hukum yang jauh melampaui amar putusan hukum itu sendiri.
Tentu informasi hukum yang kurang pas tersebut akan disikapi secara tidak tepat oleh masyarakat awam, bahkan dapat memicu terjadinya tindakan melawan hukum dari orang awam.
Niet Ontvankelijke Verklaard (N O) sendiri merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil. Ini artinya, gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi.
“Kita tetap mengedepankan hal-hal positif mendorong iklim investasi yang pasti sesuai kaidah hukum positif yang berlaku," harap Ricky.
