Sumber Wangi Alam Harapkan Kenyamanan Iklim Investasi di Indonesia

Baca Juga:

Indonesia Resmi Punya Perkebunan Sawit Terluas di Dunia, Ini Dua Perusahaan Pengelolanya

"SWA selaku pemegang otoritas lahan sesuai HGU yang diperoleh dari negara (BPN) seharusnya diberikan kepastian melakukan investasi dan menggarap lahan sesuai HGU,” lanjutnya. Direktur SWA tersebut juga berharap agar oknum yang merasa sebagai memegang 315 SKT dapat diarahkan oleh pemangku kewenangan penegakan hukum supaya melakukan pengujian Surat Keterangan Tanah yang dimilikinya melalui jalur hukum pada lembaga peradilan, sehingga diperoleh suatu produk hukum yang pasti dan mengikat dari lembaga peradilan, tanpa harus melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Ketetapan hukum yang ditetapkan oleh lembaga peradilan inilah yang harus kita patuhi bersama, karena sifatnya mengikat bagi semua orang.

Ricky berharap para pemangku kewenangan di daerah baik penegak hukum maupun kepala daerah menyikapi arahan Presiden terkait kepastian hukum untuk membangun kepastian iklim usaha dan investasi yang kondusif.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi yang digelar Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Desember 2023 menekankan bahwa kepastian iklim investasi harus semakin ditegakkan. Terlebih, tahun 2024, target realisasi investasi dicanangkan dapat mencapai sebesar Rp1.650 triliun.

“Saya minta terus perbaiki iklim investasi, baik nasional maupun di daerah, dan tingkatkan realisasi investasinya. Yang dulu kita ini selalu berorientasi pada marketing, begitu investor datang pembebasan lahan gagal, perizinan ruwet, balik lagi itu investornya nggak jadi investasi. Konsentrasi kita sekarang ini bukan di-marketing tapi penyelesaian masalah di dalam negeri kita sendiri,” tegas Jokowi.

Arahan Jokowi tersebut disampaikan dengan didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir yang saat itu merangkap sementara sebagai Menteri Koordinator Marinves, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

(SAN)