IDXChannel - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak patuh terhadap keputusan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diketahui telah menetapkan UMP 2026 senilai Rp6.136.941.
"Kalau kemudian ada yang tidak menjalankan, maka ya Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas terhadap hal itu," kata Pramono saat ditemui di Jakarta Utara, Jumat (20/11/2026).
Pramono meyakini, keputusan Pemprov DKI Jakarta menetapkan besaran UMP 2027 tersebut, tentunya memunculkan penolakan dari kelompok buruh ataupun pengusaha. Namun ia menegaskan nominal Rp6,1 juta itu ditetapkan setelah pihaknya mempertimbangkan banyak hal.
"Jadi saya jawab ini. Begitu saya sudah mengeluarkan pergub mengenai UMP, saya tahu bahwa UMP ini pasti kesepakatan enggak akan pernah bisa bulat. Apakah itu dari buruh, apakah itu juga dari pengusaha," tutur dia.
Ia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang moderat dan rasional di antara keinginan kelompok buruh dan pengusaha, terkait nominal UMP 2027 ini. Agar keputusan Pemprov DKI Jakarta bisa diterima kedua belah pihak.