Kiswondari Pawiro
IDXChannel - Pemerintah Arab Saudi secara mendadak atau H-5 keberangkatan jamaah haji Indonesia, memutuskan untuk menaikkan biaya penyelenggaraan haji.
Hal ini membuat kaget Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan juga Komisi VIII DPR RI. Hal ini menyebabkan negara harus mengambil dana manfaat dari dana haji dan dana efisiensi haji yang ada di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar Rp1,5 triliun.
Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengusulkan agar pemerintah Arab Saudi harus melibatkan Indonesia, atau setidaknya negara-negara pengirim jemaah haji dalam pembahasan penyelenggaraan ibadah haji di Saudi.
"Kalau saya mengusulkan harus, kalau oke tidak bisa umpamanya ayo beberapa negara yang menjadi pelopor, supaya Saudi itu memberi ruang bagi negara-negara pengirim jamaah haji untuk diikut sertakan, paling tidak tidak hanya berkaitan dengan hukum-hukum ibadah, tetapi proses pun diikutkan, sehingga segala sesuatu yang muncul pembiayaan, negara-negara pengirim akan faham itu," kata Marwan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (3/6/2022)
Menurut politikus PKB ini, memang saat ini pihak Arab Saudi menyampaikan bahwa itu merupakan negaranya, sehingga terkait penyelenggaraan haji ini menjadi otoritas dari pemerintahan Arab Saudi, tetapi perlu diingat juga bahwa haji merupakan ibadah untuk umat Islam secara keseluruhan.
