“Pelayanan kita kini menuntut pendekatan yang adaptif, bukan tekstual yang kaku, demi mewujudkan Tri Sukses Haji yakni Sukses Ritual, Sukses Ekosistem Ekonomi, dan Sukses Peradaban sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Mengambil keringanan syariat (rukhsah) seperti skema Mabit Murur, Tanazul, dan Badal bukanlah pengurangan kualitas ibadah, melainkan wujud ketaatan syariat tertinggi demi menjaga keselamatan jiwa ratusan ribu jamaah,” tegas Afief Mundzir dalam paparannya.
Untuk melindungi stamina jamaah sebelum puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), Afief menjelaskan adanya pembaruan nomenklatur dalam Standar Kurikulum Manasik Haji Nasional (SKMHN). Istilah “Salat Arba'in di Madinah” kini disesuaikan menjadi “Salat 5 Waktu di Masjid Nabawi” guna mencegah jamaah lansia dan risti memaksakan diri mengejar target 40 waktu secara beruntun yang berisiko menguras fisik secara kronis.
Begitu pula istilah “Mina Jadid” yang disesuaikan menjadi “Zona 3, Zona 4, dan Zona 5 Mina” agar selaras dengan tata ruang dan zonasi resmi pemerintah sehingga tidak memicu kebingungan jemaah di lapangan.
Selain edukasi pembatasan umrah sunnah berulang kali pada fase Pra-Armuzna, jajaran petugas juga dibekali pemahaman mendalam mengenai skema mitigasi puncak haji. Skema tersebut mencakup penjaminan wukuf dan fasilitasi badal haji di Arafah bagi jamaah sakit berat atau uzur syar’i, penerapan Mabit Murur di Muzdalifah di mana jamaah prioritas melintas di dalam bus tanpa turun untuk menghindari penumpukan dan kelelahan ekstrem, serta penerapan skema Tanazul dan Badal Lontar Jumrah di Mina.
“Prioritas utama petugas adalah Khidmatul Hujjaj atau melayani jamaah. Mengurus kemaslahatan umat memiliki nilai ibadah yang sangat tinggi dan didahulukan daripada kesempurnaan atribut personal. Jangan biarkan keraguan mengenai kesempurnaan ritual pribadi menghambat tugas darurat menyelamatkan nyawa dan membimbing jemaah lansia di lapangan,” ujar Afief.