Dalam kesempatan tersebut, Direktur Bina Jemaah Haji Reguler juga meluruskan dilema fikih yang kerap dihadapi petugas terkait penggunaan seragam dinas dibandingkan kain ihram.
Afief menegaskan bahwa mengenakan pakaian tidak berjahit adalah Wajib Haji, bukan Rukun Haji, sehingga petugas yang diwajibkan mengenakan seragam dinas lengkap demi kecepatan mobilisasi, perlindungan fisik, dan kemudahan identifikasi tetap sah ibadah hajinya.
Konsekuensi fikih atas pelanggaran wajib haji karena uzur tugas tersebut diselesaikan secara syariat melalui pilihan dam atau fidyah, yakni menyembelih satu ekor kambing, memberi makan enam orang miskin, atau berpuasa selama tiga hari.
Menutup arahannya, Afief menginstruksikan seluruh calon petugas PPIH Arab Saudi 1448 H/2027 M untuk menjaga kesatuan visi dan komando di bawah regulasi resmi Kemenhaj RI.
“Petugas dilarang keras memberikan fatwa atau arahan pribadi yang bertentangan dengan ijtihad kolektif pemerintah seperti mengajak mabit di luar zonasi atau menyalurkan dam di luar jalur resmi serta wajib menghadirkan komunikasi yang menyejukkan agar jamaah merasa aman dan tenang dalam beribadah,” kata dia. (Febrina Ratna Iskana)