Irfan Maulana/MPI
MoU yang ditandatangani langsung di Arab Saudi tersebut terkait penyelenggaraan ibadah haji, salah satunya soal kuota.
“Alhamdulillah, kunjungan kerja saya ke Arab Saudi berjalan lancar. Sekarang sudah ada kejelasan kuota haji, kita akan kebut persiapan untuk bisa memberikan layanan terbaik kepada jemaah haji,” ujarnya.
Yaqut mengatakan, meski penetapan kuota dilakukan lebih awal, namun waktu yang tersedia juga tidak banyak. Apalagi, tahun ini adalah kali pertama penyelenggaraan ibadah haji dengan kuota normal setelah pandemi.
“Senin kita akan gelar rapat koordinasi dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) dan jajaran terkait untuk membahas langkah-langkah strategis dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023,” jelasnya.
“Kita juga akan segera mempersiapkan rapat kerja dengan Komisi VIII DPR. Sebab, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) juga harus segera ditetapkan agar jemaah bisa segera melakukan pelunasan. InsyaAllah raker dengan Komisi VIII DPR dijadwalkan 19 Januari 2023,” sambungnya.
Selain biaya haji, lanjut Yaqut, rapat koordinasi internal dan rapat kerja dengan DPR juga akan membahas pemanfaatan kuota, khususnya bagi jamaah lansia.
