Rohman Wibowo
IDXChannel - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) menekankan tata kelola penyelenggara haji 2026 bakal dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Hal itu ditekankan Gus Irfan, seiring instruksi Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, pengawasan penyelenggaraan haji tahun ini melibatkan banyak pihak. Dengan terlibatnya banyak pihak untuk pengawasan, dia berharap tata kelola penyelenggaraan haji bisa jauh dari praktik penyimpangan.
"Karena itu di Kementerian Haji ini kami ditemani dengan berbagai pihak dari luar, dari aparat perhukum yang masuk menjadi bagian. Dari KPK ada yang masuk dan Kejaksaan juga ada. Semuanya dalam rangka untuk memastikan bahwa proses haji bisa berlangsung dengan transparan dan akuntabel," ujar Gus Irfan dalam acara di Asrama Haji di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Transparansi dan akuntabilitas disebut Gus Irfan, menjadi kunci tata kelola penyelenggaraan haji. Hal ini akan berdampak pada kebaikan jemaah haji.
"Pemerintah ingin memastikan bahwa pelayanan pelaksanaan haji bisa berjalan yang aman, nyaman, dan tenang dalam menjalankan beribadah," ujar dia.
