Implementasi transparansi dan akuntabilitas yang dikatakan Gus Irfan dimulai dari segala proses pengadaan barang dan jasa penyelenggaraan haji 2026. Sehingga, publik juga bisa mengikuti perkembangannya secara terbuka atau bahkan ikut dalam lelang tender.
Menurut Irfan, tidak ada praktik titip-menitip untuk kepentingan pihak tertentu. Preseden masa lampau penyelenggaraan haji menjadi refleksi bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola.
"Mungkin beberapa waktu yang lalu ada banyak masalah yang terkait dengan integritas dan transparansi tapi hari ini insya Allah kita upayakan semaksimal mungkin transparansi dan integritas menjadi salah satu kunci kita. Termasuk dalam hal penyediaan layanan, termasuk dalam hal penentuan syarikat, semuanya kita lakukan dengan transparan, kita lakukan dengan open bidding," katanya.
(kunthi fahmar sandy)