Pemerintah dan DPR Sepakat Bentuk Panja BPIH 2025

IDXChannel - ​​​​​​​Pemerintah dan DPR bersepakat untuk segera membentuk Panita Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M. 

Kesepakatan ini dibahas bersama dalam Rapat Kerja (Raker) Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan Komisi VIII DPR RI. Rapat di Komplek Parlemen Senayan ini dipimpin oleh Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang. Hadir, Wamenag Romo HR Muhammad Syafii, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, serta sejumlah pejabat eselon I dan II Kemenag.

Baca Juga:

Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2025 Sebesar Rp93,3 Juta

"Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama RI bersepakat membentuk Panja tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1446 H/2025 M dengan melibatkan Badan Penyelenggara Haji Rl, dan secepatnya akan memulai pembahasan asumsi dasar dan komponen BPIH secara intensif dan detail," kata Marwan Dasopang dikutip dari keterangan tertulis Selasa (31/12/2024).

Dalam rapat tersebut, Komisi VIII DPR RI juga menyetujui penggunaan uang muka yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk membayar pemesanan zona tenda di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armina) sebesar 159.250.390 Saudi Arabia Real (SAR).

Baca Juga:

Menag: Kuota Petugas Haji Turun dari 4.700 Jadi 2.210

Biaya ini dialokasikan untuk 203.320 jamaah dengan harga rata-rata tenda per jamaah sebesar SAR 783,25.