Agung Bakti Sarasa
IDXChannel - Sebanyak 30.000 warga Jawa Barat (Jabar) sedang menunggu untuk diberangkatkan umrah. Keberangkatan mereka sempat tertunda lama akibat kasus covid-19 melonjak.
Seperti diketahui, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah membuka kembali pintu umrah untuk jamaah Indonesia sejak awal Desember 2021 lalu. Bahkan, sejak 5 Maret 2022 lalu, otoritas setempat telah mencabut aturan pembatasan sosial, tes PCR, hingga karantina bagi para pendatang, termasuk jamaah umrah Indonesia.
Kepala Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus pada Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Barat, Muchamad Ikbal mengatakan, sejak pintu umrah kembali dibuka, hingga pertengahan Maret 2022, sekitar 16.000 jamaah umrah asal Jabar sudah diberangkatkan ke Tanah Suci.
"Mereka diberangkatkan oleh 261 PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) yang tersebar di Jabar," ujar Ikbal di sela pelepasan jamaah umrah Mabruk Tour, Kota Bandung, Minggu (20/3/2021).
Menurut Ikbal, dari total sekitar 16.000 jamaah umrah asal Jabar yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci, masih ada sekitar 30.000 jamaah umrah yang menunggu untuk diberangkatkan. Mereka pun merupakan jamaah umrah yang sempat tertunda keberangkatannya akibat pandemi COVID-19.
"Adapun jamaah umrah yang masih menunggu diberangkatkan sekitar 30.000 jamaah. Mereka secara bertahap akan diberangkatkan seiring kebijakan pelonggaran pembatasan sosial oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi," jelasnya.
Lebih lanjut Ikbal mengatakan, animo warga Jabar untuk menjalani ibadah umrah sangat besar. Kondisi tersebut didukung oleh keberadaan PPIU di Jabar yang menjadi terbanyak kedua setelah DKI Jakarta.
"Karenanya, para jamaah dan calon jamaah umrah menyambut baik pembukaan pintu umrah, termasuk pelonggaran pembatasan sosial hingga pencabutan tes PCR dan karantina," imbuhnya.
Ikbal menambahkan, Kanwil Kemenag Provinsi Jabar sendiri sudah melakukan uji coba pemberangkatan jamaah umrah sesuai protokol kesehatan, Januari 2022 lalu. Seiring pencabutan kebijakan tes PCR dan karantina, kata Ikbal, Pemerintah Indonesia pun akhirnya mengganti istilah karantina dengan peninjauan.
