sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Prabowo Ingin Layanan Publik Berbasis Digital, Urus Rumah Sakit hingga Sekolah Tak Perlu Antre

Technology editor Binti Mufarida
16/11/2026 11:04 WIB
Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar Indonesia memiliki sistem pemerintahan berbasis elektronik atau electronic government (e-government).
Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar Indonesia memiliki sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government). (Foto: Dok. Kemdagri)
Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar Indonesia memiliki sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government). (Foto: Dok. Kemdagri)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar Indonesia memiliki sistem pemerintahan berbasis elektronik atau electronic government (e-government). Dengan adanya sistem ini, diharapkan masyarakat akan mudah mengakses berbagai layanan publik tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (16/11/2026).

“Jadi, Bapak Presiden ini sangat menginginkan kita memiliki sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBE, yang kadang-kadang disebut juga dengan e-government, electronic government, kadang-kadang disebut juga dengan govtech, government technology,” kata Tito.

Tito menjelaskan dengan adanya sistem layanan digital ini, maka masyarakat tidak perlu ke kantor pemerintahan untuk mendapatkan layanan publik. Bahkan, masyarakat tidak perlu mengantre di rumah sakit ketika ingin berobat.

“Intinya adalah bagaimana agar rakyat, ya, ini tidak harus datang ke kantor pemerintah untuk mendapatkan layanan publik. Misalnya, mau ke rumah sakit, tidak perlu ngantri rumah sakit, tapi masuk ke dalam sistem digital pemerintah, layanan publik,” ujarnya.

“Dan setelah itu dia cukup mengirim, menyampaikan bahwa dia ada keluhan ini, ingin bertemu dokter, nanti kemudian dijawab dokternya ketemu tanggal sekian dengan rumah sakit anu yang terdekat, dengan dokter anu, jam sekian. Nah, itu akan sangat luar biasa,” tambah Tito.

Sama halnya dengan layanan pendidikan, kata Tito, orang tua nantinya tidak perlu repot mendatangi berbagai kantor untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah. Mereka cukup mengunggah data anak melalui portal layanan pemerintah, kemudian mendapatkan informasi mengenai sekolah tempat anak tersebut diterima.

“Anak yang mau sekolah, enggak perlu orang tuanya repot-repot datangin, kasak-kusuk ke sana kemari dari meja ke meja, tapi masuk ke layanan portal pemerintah, layanan publik, dan kemudian setelah itu cukup menyampaikan data-data anaknya, di-upload ke sistemnya, portalnya Kementerian Dikdasmen misalnya, dan setelah itu nanti akan dijawab anaknya akan sekolah di A atau B, tanpa harus, ini akan menghemat, menghemat biaya luar biasa,” tuturnya.

Tito mengungkapkan, sebagai tahap awal penerapan sistem tersebut, pemerintah melakukan uji coba melalui verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial (bansos). Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran, mengingat berbagai program bansos disalurkan melalui sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan.

“Untuk percobaan pertamanya adalah melakukan verifikasi validasi bantuan sosial. Karena bansos itu ada di pemerintah pusat banyak, di Kemensos ada, Kementerian Tenaga Kerja juga ada, program pra- apa istilahnya, kartu pra kerja, Program Keluarga Harapan, bantuan tunai, nontunai untuk ratusan juta rakyat Indonesia, terutama desil satu sampai dengan desil empat, ya, 40 persen masyarakat terbawah,” papar Tito.

(Rahmat Fiansyah)

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement