Febrina Ratna
Biden menetapkan batas waktu hingga 19 Januari – satu hari sebelum masa jabatannya berakhir – bagi Bytedance untuk mendivestasikan sahamnya di TikTok. Tetapi Biden dapat memperpanjang batas waktu tersebut hingga tiga bulan jika menurutnya ByteDance mengalami kemajuan.
“Kami tidak ingin melihat adanya larangan. Ini tentang kepemilikan China,” kata juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre pada hari Selasa. tambahnya, mengacu pada Republik Rakyat Tiongkok.
Adapun, pelarangan TikTok di AS bukanlah pertama kali. Trump pernah diblokir oleh pengadilan dalam upayanya untuk melarang TikTok dan WeChat milik China, yang merupakan unit dari Tencent (0700.HK), di AS pada 2020 lalu.
Dengan pengesahan aturan terkait larangan TikTok, hal itu membuka lembaran baru terkait pertarungan antara AS dan China di bidang teknologi dan internet. Sebab, China pada pekan lalu juga memerintahkan Apple untuk menghapus Meta Platforms (META.O), termasuk WhatsApp dan Threads dari App Store di China dengan alasan masalah keamanan.
Di sisi lain, banyak ahli mempertanyakan apakah ada pembeli potensial yang memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk membeli TikTok dan apakah lembaga pemerintah China dan AS akan menyetujui penjualan tersebut.
Jika ByteDance gagal mendivestasi TikTok, toko aplikasi yang dioperasikan oleh Apple, Alphabet's (GOOGL.O) Google, dan pihak lain tidak dapat secara legal menawarkan TikTok atau menyediakan layanan hosting Web untuk aplikasi yang dikontrol ByteDance atau situs web TikTok.
Selain itu, banyak tenaga kerja AS yang menggantungkan hidup di aplikasi tersebut. Senator Laphonza Butler, seorang Demokrat California, mendesak Gedung Putih untuk mempertimbangkan nasib 8.000 karyawan TikTok di AS, yang sebagian besar berada di New York atau California.
“Kita harus mengakui dampaknya terhadap pekerja TikTok, dan perekonomian lokal kita, saat kita menentukan jalan ke depan,” kata Butler kepada Biden melalui suratnya.
Sementara itu, Senator Demokrat Ron Wyden mengatakan kekhawatir terhadap RUU itu, karena "memberikan kewenangan luas yang dapat disalahgunakan oleh pemerintahan di masa depan untuk melanggar hak Amandemen Pertama Amerika."
Terlebih lagi, Biden pada akhir 2022 telah menandatangani undang-undang yang melarang pegawai pemerintah AS menggunakan TikTok di telepon pemerintah.
(FRI)
