Ada empat proposal yang diajukan: dua proposal berisi perpanjangan penangguhan bea masuk, sedangkan dua lainnya berisi pengajuan untuk menolak memperpanjangnya. Penolakan perpanjangan diajukan secara terpisah oleh Afrika Selatan dan India, yang gigih menyuarakan kepentingan mereka di WTO.
Para anggota pendukung mengatakan bahwa moratorium itu menguntungkan konsumen karena membantu menekan biaya dan mendorong penyediaan layanan digital yang lebih luas di negara-negara kaya maupun miskin.
Sementara itu, para pengkritiknya beralasan bahwa moratorium tersebut membuat pemerintah negara-negara berkembang yang terlilit utang kehilangan pendapatan dari bea masuk, meskipun muncul perdebatan lain soal seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh.
WTO sendiri mengatakan potensi kerugian negara atas moratotium itu rata-ratanya sebesar kurang dari sepertiga dari 1% total pendapatan pemerintah.
Laporan WTO yang diterbitkan pada Desember 2023 menunjukkan bahwa nilai ekspor “layanan pengiriman produk secara digital” tumbuh lebih dari 8% dari tahun 2005 hingga 2022. Angka itu lebih tinggi daripada ekspor barang (5,6%) dan ekspor jasa lainnya (4,2%).