BSI dan BTN Kompak Rights Issue, Modal BNI Masih Cukup?
Ada dua perbankan pelat merah yang akan melakukan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau right issue pada Desember 2022.
IDXChannel - Ada dua perbankan pelat merah yang akan melakukan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau right issue pada Desember 2022. Keduanya adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI dan PT Bank BTN Tbk.
Asisten Deputi bidang Jasa Keuangan Kementerian BUMN, Muhammad Khoerur Roziqin mengatakan, rencana aksi korporasi kedua emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah mendapat persetujuan dari pemerintah.
BTN misalnya sudah mengantongi Peraturan Pemerintah (PP) ihwal right issue yang diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beleid tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk mempertahankan 60 persen kepemilikan saham di Bank BTN.
Sementara, 40 persen lainnya merupakan saham publik. Artinya, dalam penambahan saham baru di pasar modal, porsi pemerintah tidak akan terdilusi.
"Untuk Himbara BTN sama BSI tahun ini. Dan sekarang sudah dalam proses semoga right issue dan BSI tahun ini berjalan dengan lancar. Untuk BTN pemerintah sudah menerbitkan PP sebagai komitmen dari pemerintah untuk mempertahankan kepemilikan 60 persen di BTN, jadi kepemilikan pemerintah tidak akan terdilusi," ungkap Roziqin, Kamis (15/12/2022).
Berbeda dengan BTN, right issue BSI justru membuat porsi pemegang saham terdilusi. Roziqin mencatat PT Bank Mandiri Tbk, akan tetap mempertahankan kepemilikan sahamnya di BSI. Sementara saham dari anggota Himbara lainnya akan terdilusi.
Adapun porsi saham Bank Mandiri di BSI sebesar 50,83 persen atau menjadi pemegang saham mayoritas. Sementara PT Bank BNI Tbk, 24,85 persen, PT Bank BRI Tbk 17,25 persen, dan pemegang saham lainnya dan publik berada di kisaran 7,07 persen.
Sedangkan pemerintah, terhitung sejak Mei 2022, telah menempatkan satu lembar saham Merah Putih atau istimewah di BSI. Roziqin tidak merinci secara detail berapa persen saham BNI dan BRI yang terdilusi. Namun, dia memperkirakan BRI tetap mempertahankan sahamnya diatas 15 persen lebih.
Di luar BSI dan BTN, Kementerian BUMN memastikan Bank BNI belum melakukan aksi korporasi serupa baik tahun ini ataupun tahun depan. Roziqin menyebut pihaknya belum mengeluarkan kebijakan apapun terkait hal tersebut.
"Untuk BNI belum ada kebijakan apapun sampai dengan hari ini," tutur dia.
Manajemen BNI memang membatalkan rencana perusahaan melakukan penambahan modal melalui mekanisme rights issue di 2022. Alasannya, emiten yakin bila modal bisnis yang dimiliki saat ini masih cukup mendukung ekspansi hingga beberapa tahun ke depan.
(DES)