Tegas! OJK Larang Debt Collector Gunakan Kekerasan untuk Tagih Utang

OJK melarang keras para penagih utang atau debt collector menggunakan kekerasan atau tidakan yang dapat meresahkan.

IDXChannel– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang keras para penagih utang atau debt collector menggunakan kekerasan atau tidakan yang dapat meresahkan masyarakat.

Melansir dari akun Instagram resmi milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) @ojkindonesia, Selasa (11/10/22), terdapat pasal tentang perlindungan konsumen dan masyarakat, yaitu pasal 7 POJK nomor 6/PJOK.07/2022.

"Di mana para pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib mencegah direksi, dewan komisaris, pegawai, dan atau pihak ketiga yang berkerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK dari perilaku memperkaya atau menguntungkan diri sendiri," seperti dikutip.

Di dalam menjalankan proses penagihan, debt collector juga sangat dilarang melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan masalah, yaitu dengan cara kekerasan, melakukan tindakan kekerasan yang bersifat memalukan, ataupun memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal.

Perlu diketahui juga bahwa dalam proses penagihan, pihak ketiga di bidang penagihan atau yang lebih dikenal sebagi debt collector diwajibkan membawa sejumlah dokumen antara lain :

·         Kartu identitas

·         Sertifikat profesi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiyaan yang terdaftar di OJK

·         Surat tugas dari perusahaan pembiyaan

·         Bukti dolumen debitur wanprestasi

·         Salinan sertifikat jaminan fidusia

Seluruh dokumen tersebut digunakan untuk memperkuat aspek lehalitas hukum dalam proses penagihan pinjaman sehinga mencegah terjadinya dispute.

(Penulis Bayu R magang)

(SAN)