Banyak Dipakai PMI Ilegal, RI dan Arab Saudi Sepakat Stop Penerbitan Visa Ziarah
Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sepakat menghentikan penerbitan visa ziarah karena kerap disalahgunakan untuk pemberangkatan PMI ilegal.
IDXChannel – Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sepakat menghentikan penerbitan visa ziarah. Sebab, jenis visa tersebut lebih banyak disalahgunakan untuk pemberangkatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) ilegal.
Wakil Menteri Ketenegakerjaan Afriansyah Noor mengatakan penyetopan visa ziarah ke Arab Saudi tersebut akan mulai berlaku pada bulan ini. Harapannya bisa memutus pintu-pintu pengiriman PMI secara non prosedural ke negara Arab.
"Kemarin duta besar Arab Saudi yang baru kemarin mereka berkunjung ke Kemnaker bertemu dengan Bu Menteri. Dan hasil kesepakatan, visa ziarah itu akan disetop," kata Afriansyah dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (12/4/2023).
Bahkan dijelaskan Afriansyah, pemberhentian visa ziarah tersebut juga sudah dikomunikasikan dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk pelaksanaan. Meski demikian penyetopan visa ziarah tersebut baru berlaku untuk keberangkatan ke negara Arab Saudi, meskipun masih banyak pintu-pintu keberangkatan PMI ilegal lainnya.
"Mulai bulan ini kita akan minta kepada pemerintah Arab Saudi menyetop visa ziarah. Jadi tidak lagi diberikan dengan gampang," kata Afriansyah.
Sehingga nantinya visa ziarah untuk terbang menuju Arab Saudi sudah tidak berlaku lagi. Ardiansyah menjelaskan, saat ini masih banyak masyarakat yang belum cukup teredukasi tentang prosedur penyaluran PMI. Masyarakat kerap terjebak dengan iming-iming bayaran besar dan fasilitas yang didapat ketika bekerja di luar negeri.
Namun pada kenyataannya, para pekerja migran tersebut justru tidak terjamin hak-haknya karena ternyata lembaga penyalur tersebut tidak terverifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjan. Pemerintah cukup sulit untuk mengontrol dan memastikan hak-hak para pekerja migran itu terpenuhi oleh majikannya.
Sehingga dengan tidak terverifikasinya perusahaan penyalur itu oleh Kementerian Ketenagakerjan, maka visa-visa yang digunakan bukanlah visa kerja, melainkan lewat visa ziarah ataupun visa kunjungan.
"Kita mengimbau, banyak teman-teman yang dipengaruhi oleh sosial media, ada yang agent atau calo yang mendatangi mereka dengan gaji besar, mereka tergiur, ada yang dijanjikan penitipan uang tinggal, akhirnya mereka berangkat secara non prosedural," ujarnya.
(FRI)