ECONOMICS

Beras Basmati hingga Shirataki Kena Pajak, Ini Kata Pengusaha Hotel dan Restoran

Advenia Elisabeth/MPI 01/10/2021 19:07 WIB

Pemerintah akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako premium contohnya seperti beras impor yakni basmati, shirataki dan lainnya. 

Beras Basmati hingga Shirataki Kena Pajak, Ini Kata Pengusaha Hotel dan Restoran (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako premium contohnya seperti beras impor yakni basmati, shirataki dan lainnya. 

Sehubungan dengan itu, Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono mengatakan kebijakan pengenaan pajak atas sembako premium merupakan hal yang wajar.  Sebab, produk premium relatif dikonsumsi oleh konsumen kelas menengah atas dimana pendapatan yang dimiliki cukup besar.


“Barang-barang premium itu kan konsumsi orang berduit ya. Seperti daging sapi kobe, wagyu, atau beras japonica. Menurut saya masih wajar kalau dikenakan pajak ya,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (1/10/2021).


Ia menuturkan bahwasanya pengeluaran untuk konsumsi masyarakat kelas atas atau orang kaya, porsinya kecil dibanding total incomenya. Sehingga bukan menjadi suatu persoalan bagi restoran mewah dengan adanya pengenaan pajak pada sembako premium.


“Asal jangan memajaki sembako rakyat kecil. Tentu nanti pengawasan di lapangan mesti benar. Jangan sampai keliru memajaki sembako untuk rakyat golongan bawah,” tuturnya.


Adapun Sutrisno bilang, konsumen lapisan kelas menengah atas tidak terlalu mempertimbangkan harga saat makan, termasuk makan dengan produk premium sekalipun. Dengan demikian, kata dia, selama konsumen tidak mempersoalkan harga makanan yang di makan, maka tidak ada masalah pada pengusaha restoran mewah.

“Kalau konsumennya lapisan kaya, tidak terlalu mempertimbangkan harga. Orang kaya yang ditakuti bukan harga tetapi takut sama virus corona,” imbuhnya.

 Disamping itu, ia menambahkan semenjak pemerintah melonggarkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), industri restoran dan perhotelan sudah menunjukkan adanya perbaikan. Hal itu seiring dengan rasa rindu masyarakat terhadap aktivitas liburan. (RAMA)

SHARE