Biaya Hindari Bencana Perubahan Iklim Tembus Rp79.065 Triliun, Dari Mana Uangnya?
Menkeu, Sri Mulyani Indrawati membahas mengenai perkiraan biaya bagi seluruh negara berkembang dunia untuk menghindari terjadinya bencana perubahan iklim.
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati membahas mengenai perkiraan biaya bagi seluruh negara-negara berkembang dunia untuk menghindari terjadinya bencana perubahan iklim (climate change).
"Menurut Nick Stern-Amar Battachara diperlukan investasi senilai USD500 miliar sampai 1 triliun (2019-2025) dan meningkat menjadi USD2,4 triliun hingga 2030," ujar Sri Mulyani melalui akun instagram resminya @smindrawati, Jumat (23/6/2023).
Dia menyebut, pasca pandemi, nilai investasi yang diperlukan makin besar, yaitu USD5,3 triliun. Untuk perspektif (perbandingan) PDB Indonesia saat ini sekitar USD1,24 triliun.
Jika dihitung dengan asumsi kurs tengah Bank Indonesia (BI) atau jisdor Rp14.918 per USD, maka nilai investasi USD5,3 triliun setara dengan Rp79.065 triliun.
"Dari mana dana sebesar ini dapat diperoleh? Hari ini Presiden Prancis, Emmanuel Macron membuka Pertemuan A New Global Financing Pact for Climate Change action. Perdana Menteri Barbados, Mia Mottley yang negaranya mengalami dampak besar akibat perubahan iklim bicara dalam pembukaan acara," ungkap Sri Mulyani.
Pertemuan ini membahas sumber dana untuk membiayai investasi di negara-negara berkembang dalam rangka menghindarkan dunia dari bencana perubahan Iklim.
Prinsip pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals) harus tidak menciptakan trade off (pilihan) antara usaha mengatasi kemiskinan dan upaya menghindari perubahan iklim.
Setiap negara memiliki kedaulatan dan langkah untuk melakukan program climate change. Diperlukan upaya lebih besar dan reformasi dari lembaga multilateral dalam mendukung negara berkembang untuk mencapai tujuan pembangunan.
Peran sektor swasta sangat penting dan diperlukan, namun diperlukan upaya untuk menangani isue resiko dan instrumen katalis untuk mencapai hal tersebut.
Diperlukan mekansime monitoring dan akuntabilitas agar komitmen negara majau dan dunia dalam pembiayaan dan pelaksanaan program perubahan iklim.
"Itu agenda besar dan penting yang dibahas dalam pertemuan di Paris ini," ucap Sri Mulyani.
Dia mengatakan, perubahan iklim adalah ancaman bagi seluruh kemanusian dan dunia. Kerja sama global merupakan keharusan. Namun untuk mewujudkan itu sungguh tidak mudah dalam situasi dunia yang makin terfragmentasi.
"Indonesia akan terus berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam ikut menjaga ketertiban dan keselamatan dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial. Itu perintah konstitusi kita," pungkas Sri Mulyani.
(FAY)