Bukan Wewenang OJK, Yayasan ACT Berada di Bawah Kemensos

Otoritas Jasa Keuangan OJK menyatakan status dana yang ada pada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) berada di bawah Kementerian Sosial (Kemensos)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan OJK menyatakan status dana yang ada pada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) berada di bawah Kementerian Sosial (Kemensos). Dengan kata lain, pengawasan ACT bukan merupakan wewenang OJK.

"Jadi lebih tepatnya perihal Aksi Cepat Tanggap akan lebih cepat jika ditanyakan ke kemensos" jelas Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot  kepada MPI, Rabu (6/7/2022).

Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) RI secara resmi sudah mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap  (ACT) Tahun 2022. 

Pencabutan ini sebagai tindak lanjut atas adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak Yayasan. Hal itu dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi pada Selasa, (5/7/2022). 

“Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut”, kata Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi dikutip dalam keterangan resminya, Rabu, (06/07/2022).

Sementara dari hasil klarifikasi, Presiden ACT lbnu Khajar mengatakan bahwa menggunakan rata-rata 13,7% dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan. Angka 13,7% tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10%. 

Adapun PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul.

(DES)