BUMN Media Diminta Berkontribusi dalam Penanganan Krisis Pangan dan Energi

Tak hanya pertanian, menurut basri, UMKM pun juga perlu mendapatkan porsi siaran yang sama, baik di TVRI maupun RRI.

IDXChannel - Anggota Komisi I DPR RI, Mukhlis Basri, meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di industri media, seperti TVRI dan RRI, untuk juga mengambil porsi dalam rangka menghadapi krisis, baik masalah pangan maupun energi.

Lewat siaran yang dilakukan, baik TVRI dan RRI dinilai memiliki peran strategis yang bisa dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat terkait hasil pertanian dan perkebunan yang dihasilkannya.

"Artinya tanaman tumbuhan. Jadi bukan hanya ketergantungan dengan beras atau padi saja tapi justru bagaimana supaya daerah-daerah atau petani-petani yang selama ini mungkin berhasil itu lebih banyak diberikan porsi untuk (siaran) di RRI dan TVRI," ujar Basri, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI, kepada Dewan Pengawas LPP TVRI dan RRI di Ruang Rapat Komisi I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2023)

Tak hanya pertanian, menurut basri, UMKM pun juga perlu mendapatkan porsi siaran yang sama, baik di TVRI maupun RRI. Menurutnya, hal itu salah satu upaya guna  menjaga ketahanan dalam menghadapi resesi ekonomi di Indonesia.

"Nah UMKM ini kan saya kira ini yang akan lebih cepat lagi memulihkan perekonomian kita di tengah-tengah sulitnya masyarakat saat ini. Karena itu saya juga minta UMKM ini juga lebih lagi diberikan porsi," tutur Basri.

Lebih lanjut, dirinya menilai, banyak masyarakat yang kini memiliki beragam kreasi dan inovasi. Namun, tak jarang dari mereka yang memiliki kendala bahkan tidak mampu mempromosikan hasil karyanya, khususnya di daerah-daerah terpencil (3T).

"Kalau bisa mungkin juga diperbanyak acara untuk diskusi, bagaimana supaya masyarakat itu bisa tahu bagaimana perkembangan-pengembangannya termasuk masalah-masalah ini packing-nya satu produk itu," ungkap Basri.

Basri pun berharap, keterlibatan TVRI dan RRI ke depan menyambut tahun pemilu, dapat membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait seperti KPU. Sehingga permasalahan pemilu seperti mengenai quick count dapat dipantau oleh masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas lagi.

"Harapan saya karena mungkin TVRI lebih luas juga ditonton oleh masyarakat Indonesia. Mungkin untuk kerjasama masalah quick count ke depan ini," papar basri.

Diketahui, Komisi I DPR RI RDP dengan Dirut dan Dewas LPP RRI serta Dirut dan Dewas LPP TVRI, yakni dengan agenda Penguatan peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam edukasi politik masyarakat, serta upaya strategis berkelanjutan terkait siaran multiplatform. (TSA)