ECONOMICS

Digelari Kementerian Paling Transparan, Sri Mulyani Semringah

Michelle Natalia 04/08/2022 17:04 WIB

Kementerian Keuangan menjadi kementerian pertama yang dapat memenuhi kewajiban undang-undang mengenai keterbukaan informasi publik.

Digelari Kementerian Paling Transparan, Sri Mulyani Semringah (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati semringah kementerian yang dipimpinnya menerima gelar baru dalam Keterbukaan Informasi Publik.

Kementerian Keuangan menjadi kementerian pertama yang dapat memenuhi kewajiban undang-undang mengenai keterbukaan informasi publik, sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi informasi serta respon publik terhadap informasi yang diberikan.

“Ini merupakan suatu cerminan tanggung jawab publik yang ada di Kementerian Keuangan untuk terus transparan, terbuka dan akuntabel. Karena kita percaya transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas adalah prinsip yang sangat inheren dari tata kelola yang baik, dan menjadi ciri dari bendahara negara,” ungkap Sri di Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Dalam kesempatan itu, Sri mengapresiasi Unit Eselon 1 di Kementerian Keuangan yang mendapatkan kategori informatif yaitu merupakan kategori terbaik di dalam Keterbukaan Informasi Publik yang dicapai oleh 6 (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) PPID di tingkat 1. Capaian ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya terdapat 4 PPID yang mencapai level informatif.

“Sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan tepat kualitas. Karena ini akan menjadi salah satu bukan hanya tanggung jawab publik, tanggung jawab moral, namun juga karena kepedulian kita terhadap Indonesia,” ungkap Sri.

Sri menyebutkan ke 6 PPID tingkat 1 yang mendapatkan kategori informatif di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu PPID tingkat 1 dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), PPID tingkat 1 dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), PPID Tingkat 1 dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), PPID tingkat 1 dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), PPID tingkat 1 dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), serta PPID tingkat 1 di lingkungan Inspektorat Jenderal (ITJEN).

“Saya Ingin menyampaikan selamat atas pencapaian dari 6 PPID tingkat 1 tersebut atas komitmen dan juga upaya yang dilakukan untuk terus memperbaiki keterbukaan informasi publik,” pungkasnya. 
 
(DES)

SHARE