Dirut AP I Soal Utang Garuda: Selama Mereka Bayar Enggak Masalah

Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II, Muhammad Awaluddin, mengaku tidak masalah apabila masih bisa dipertangung jawabkan.

IDXChannel - Tanpa menyebut nominal utang milik PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II, Muhammad Awaluddin, mengaku tidak masalah apabila masih bisa dipertangung jawabkan.

Saat ini, emiten dengan kode saham GIAA itu mencatatkan utang dagang kepada operator bandara pelat merah itu. Namun, Awaluddin enggan menyebut berapa nominal utang yang harus dibayarkan Garuda. 

"Itu utang dagang, selama mereka bayar enggak masalah," ujar Awaluddin saat ditemui di kawasan Hotel Sari Pacific, Senin (13/12/2021).

Berbeda dengan AP II, manajemen PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I justru mengonfirmasi piutang maskapai penerbangan pelat merah sebesar Rp290 miliar. Utang tersebut merupakan utang operasional Garuda saat menggunakan bandar udara (bandara) sebagai operasional pesawat di bawah pengelolaan perseroan.

Selain itu, AP I dan Garuda Indonesia telah menyepakati penjadwalan pembayaran utang. Namun begitu, Direktur Utama Angkasa Pura I, Faik Fahmi belum menyebut waktu pasti penjadwalan pembayaran utang tersebut.

Selain, AP I dan AP II, ada 9 entitas pelat merah lain yang menjadi kreditur lokal Garuda Indonesia. Ke-10 perusahaan pun telah memberikan keringanan dalam bentuk penangguhan pokok bunga dengan tenggat waktu yang ditetapkan. 

Untuk kreditur dan lessor, manajemen Garuda Indonesia telah menyampaikan skema proposal restrukturisasi utangnya. Adapun total utang perusahaan mencapai USD9,8 miliar atau setara Rp139 triliun.

Usai penyerahan tersebut, lessor dan kreditur akan meninjau ulang isi proposal yang ditawarkan manajemen Garuda. Ada dua kemungkinan proposal diterima atau ditolak lessor dan kreditur. 

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, penyerahan proposal sebagai langkah maju untuk menangani permasalahan keuangan perusahaan. Dia berharap langkah ini bisa menjadi awal dari seluruh proses restrukturisasi perseroan. (TYO)