Ekspor Batu Bara Dilarang, Pengamat: Teguran Agar Pengusaha Patuh Komitmen DMO

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, larangan ekspor batubara dinilai sudah sangat tepat.

IDXChannel - Pemerintah melarang ekspor batubara hingga 31 Januari 2021. Alasannya, stok yang tersedia akan diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan listrik nasional yang pasokan batubaranya kritis.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, larangan ekspor batubara dinilai sudah sangat tepat. Larangan tersebut merupakan teguran bagi pengusaha batu bara agar memenuhi komitmen mereka terhadap pasokan domestic market obligation (DMO) dan juga kepentingan nasional. 

"Mereka sudah mendapatkan windfall profit yang cukup besar selama kenaikan harga batu bara di tahun 2021 kemarin. Mereka harus melihat kepentingan nasional sebagai prioritas karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Hal ini juga membuktikan negara hadir dalam memberikan pelayanan energi kepada masyarakat," jelas Mamit kepada MNC Portal Indonesia, Senin (3/1/2022). 

Menurutnya, jika larangan ini tidak diberlakukan, maka akan mengancam keandalan listrik yang dihasilkan oleh PLN. Jika keandalan PLN terganggu maka saya pastikan akan berdampak kepada masyarakat. Padahal saat ini listrik merupakan kebutuhan primer yang akan berdampak terhadap perekonomian nasional.

"Ditengah kondisi perekonomian yang sudah mulai bergeliat sangat disayangkan jika keandalan suplai listrik ke masyarakat dan industri serta perkantoran terganggu karena stok batu bara bagi pembangkit milik PLN dan IPP terganggu," katanya. 

Lanjutnya, Indonesia harusnya bisa belajar dari negara lain yang mengalami krisis energi karena tidak memiliki sumber daya alam yang mencukupi. Indonesia memiliki sumber daya alam yang mencukupi akan sangat disayangkan jika sampai terancam krisis energi. 

"Jika memang kebutuhan batu bara PLN sudah terpenuhi sebelum tanggal 31 Januari 2022 saya kira larangan ini bisa di evaluasi kembali dengan catatan para pengusaha komit dalam memberikan pasokan dalam kepada PLN dan pasokan dalam negeri," pungkasnya. (TIA)