Erick Thohir Singgung Proyek Fiktif BUMN Karya
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali menyinggung pengadaan proyek fiktif di internal perusahaan pelat merah di sektor konstruksi.
IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali menyinggung pengadaan proyek fiktif di internal perusahaan pelat merah di sektor konstruksi. Menurutnya, ada pengadaan proyek palsu alias bodong.
Temuan proyek bodong di BUMN karya merupakan hasil pemeriksaan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kendati begitu, Erick enggan menjelaskan lebih rinci atas perkara yang dimaksudkan.
“Itu contoh di kasus karya [BUMN karya] ketika diperiksa Kejaksaan, KPK banyak bodong. Gitu yah, nggak tau kasus yang mana, kamu cari sendiri hehe,” ungkap Erick, Rabu (20/12/2023).
Meski tidak membeberkan secara komprehensif perkara pidana di BUMN karya, Erick memberi peringatan agar Dewan Direksi perseroan tidak bermain-main dengan pengadaan proyek.
Termasuk, larangan melakukan markup. Dia sendiri tak segan-segan mengambil langkah hukum, jika praktik korupsi itu kembali ditemukan di internal perusahaan pelat merah.
“Jangan sampai Direksi, bukan Direksi yang sekarang, yang bisa juga yang sekarang ada, meng-create si vehicle-vehicle baru hanya untuk pengadaan, dan di-markup pengadaannya,” katanya.
Erick Thohir sebelumnya membeberkan ada tiga faktor yang menyebabkan keuangan perusahaan pelat merah di sektor infrastruktur berdarah-darah alias merugi.
Ketiga faktor tersebut di antaranya beban bunga utang yang terlalu tinggi, waktu operasional tidak sesuai dengan studi kelayakan [feasibility study], serta adanya praktik korupsi di internal perusahaan.
"Gini, konteksnya harus dilihat karena tiga hal, satu karena beban bunga yang terlalu tinggi, kedua waktu operasional tidak sesuai dengan feasibility study, ketiga ada kasus korupsi," ujar Erick saat ditemui di iNews Tower.
Dia menjelaskan ketiga aspek itu masih diperdalam untuk menemukan masalah yang lebih krusial.
Misalnya, kerugian BUMN Karya lebih didominasi oleh praktik korupsi atau justru adanya kesalahan operasional bisnis atau proyek yang ditangani. Jika korupsi yang mendominasi, maka akan diusut dan ditangani sesegera mungkin.
(SLF)