Gaji Hakim Bakal Naik, Kemenkeu Masih Hitung Anggarannya
Kemenkeu belum memberikan kepastian mengenai alokasi anggaran untuk kenaikan gaji hakim yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto.
IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum memberikan kepastian mengenai alokasi anggaran untuk kenaikan gaji hakim yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman mengatakan, proses penghitungan anggaran masih berlangsung.
“Lagi dihitung,” kata Luky singkat saat ditemui di Kemenkeu, Jumat (13/6/2025).
Selain itu, dana akan diambil dari efisiensi belanja negara, Luky kembali menegaskan bahwa proses perhitungan masih berlangsung.
“Pokoknya lagi dihitung. Nanti saya kabarin deh kalau sudah ada, sudah pasti,” ujarnya.
Sebelumnya, Prabowo mengumumkan rencana menaikkan gaji hakim sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem peradilan di Indonesia. Pernyataan ini segera mendapat tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menyambut baik kebijakan tersebut. Ia berharap dengan meningkatnya kesejahteraan hakim, tidak ada lagi yang terjerumus dalam kasus korupsi.
Ia memandang kebijakan ini sebagai langkah penting untuk memperkuat profesionalisme dan independensi hakim.
"Sudah saatnya para hakim mendapatkan kesejahteraan yang layak agar bisa menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi, tanpa tergoda oleh rayuan uang dan kepentingan," ujarnya.
Namun demikian, Hasbi juga menekankan bahwa kenaikan gaji tersebut harus disertai dengan peningkatan standar moral dan etika di lingkungan peradilan. Ia mengingatkan masih banyak persoalan dalam sistem peradilan yang harus dibenahi.
"Kita tidak ingin lagi melihat ada hakim yang duduk di kursi pesakitan karena menyalahgunakan kewenangannya. Kenaikan gaji ini harus menjadi momentum bagi Mahkamah Agung dan seluruh jajaran peradilan untuk bersih-bersih secara total," ujar dia.
Dalam pernyataannya, Hasbi juga menyinggung kasus-kasus yang mencoreng institusi peradilan, seperti suap terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati pada 2022, serta dugaan keterlibatan hakim Yaya Setya Rachman dan Gazalba Saleh dalam perkara serupa.
Ia juga menyebut adanya empat hakim lain yang terseret kasus suap izin ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
“Kasus-kasus itu menjadi catatan kelam. Jangan sampai hal ini terulang lagi. Apalagi sekarang negara sudah menunjukkan niat baik dengan menaikkan gaji mereka,” katanya.
Hasbi menegaskan bahwa Komisi III DPR akan mengawasi ketat implementasi kebijakan tersebut. Ia menyatakan komitmen untuk memantau secara rutin kinerja para penegak hukum.
"Rakyat menuntut keadilan, bukan permainan hukum. Hakim adalah wakil Tuhan di dunia. Jangan khianati amanah itu," ujarnya.
(Febrina Ratna Iskana)