Hanya 3 dari 176 Lembaga Filantrofi yang Diduga Selewengkan Dana Terdaftar di Kemensos

Mensos mengaku tengah membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dan Bantuan Sosial (bansos).

IDXChannel - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyebut dari 176 lembaga filantrofi yang bermasalah, mayoritas tidak terdaftar di Kementerian Sosial (Kemensos).

Hal ini disampaikan Mensos dalam Rapat Koordinasi Kemensos dengan PPATK dan aparat penegak hukum yang digelar, Kamis,(11/08/2022) di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta,(11/08/2022)

"Kemudian PPATK memberikan data kesaya ada 176 didata kami hanya 3,"ujar Mensos Risma. 

Berdasarkan data yang didapatkan PPATK, sejumlah lembaga tersebut diduga ada yang tidak menggunakan dana untuk kepentingan sosial.

Dengan adanya temuan tersebut, Mensos mengaku tengah membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dan Bantuan Sosial (bansos).

Diketahui, satgas yang dibuat mantan Wali Kota Surabaya ini telah melibatkan Bareskrim Polri, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM). 

Selain itu nantinya Kemensos juga akan mengajak Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) masuk dalam bagian satgas untuk mentakedown secara awal media sosial sejumlah lembaga filantrofi jika diketahui ijin operasional nya tidak diberikan oleh kemensos. 

"Karena itu saya berharap tim ini bisa jalan paralel (sambil) kita merubah UU. Saya yakin pasti minimal 6 bulan saya tidak ingin kecolongan lagi,"ujarnya. 

Politikus PDIP ini menyampaikan selain mengawasi perizinan PUB dan Bansos, satgas ini nantinya juga akan bertugas untuk melakukan evaluasi pada perbedaan data-data temuan. Dimana evaluasi itu  diharapkan akan selesai pada akhir Agustus 2022.

"Kita berharap tim (satgas) ini selesai saya mohon bantuan dari semuanya kita kerja keras untuk Agustus ini bisa selesai,"ujarnya

(SAN)