Holding BUMN Ultra Mikro Dinilai Mampu Genjot Penyaluran Kredit Bagi UMKM

Melalui hadirnya holding, harapannya setiap pelaku usaha yang belum mendapatkan akses pembiayaan, yang membutuhkan pendampingan dan pendekatan khusus, utamanya.

IDXChannel – Kehadiran holding BUMN Ultra Mikro (UMi) dinilai akan mengatrol porsi penyaluran kredit bagi pelaku UMKM, yang diharapkan semakin memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tataran bawah pada masa mendatang. 

Seperti diketahui, holding tersebut merupakan langkah strategis pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk memperkuat ekosistem usaha UMi nasional melalui sinergi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai induk, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM. Ketiga BUMN tersebut memang dikenal fokus dalam pemberdayaan usaha wong cilik.  

Terkait hal tersebut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan saat ini rasio penyaluran kredit perbankan untuk UMKM termasuk UMi di dalamnya masih rendah, yaitu baru sekitar 20%. Besaran persentase tersebut membuat Indonesia kalah dari negara-negara tetangga seperti Singapura 39%, dan Malaysia 51%. 

Negara maju di Asia seperti Jepang sudah mencapai 66% dan Korea Selatan sudah 81%. Sedangkan arahan dari Presiden Joko Widodo, porsinya harus mencapai 30% pada 2024 mendatang. 

“Arahan presiden kepada kami untuk meningkatkan porsi kredit perbankan dari 20% menjadi di atas 30% pada 2024. Saya kira salah satu pendirian holding ultra mikro juga didasarkan atas kepentingan itu,” ujarnya, Selasa (24/8/2021). 

Di sisi lain, menurut Teten, saat ini terdapat 30 juta usaha mikro di Indonesia yang belum dapat mengakses pembiayaan formal. Dari angka itu, 7 juta diantaranya mendapat pembiayaan dengan meminjam dari kerabat, 5 juta usaha diperkirakan mengakses dana dari rentenir. Sisanya belum mendapat pembiayaan. 

Karena itu, kata Teten, pendirian holding BUMN UMi salah satunya didasarkan atas visi pemerintah untuk mencapai target tersebut. Melalui hadirnya holding, harapannya setiap pelaku usaha yang belum mendapatkan akses pembiayaan, yang membutuhkan pendampingan dan pendekatan khusus, utamanya usaha mikro, dapat segera terbantu. Menurutnya kehadiran holding pun akan mampu memberikan bunga yang cukup kompetitif. 

“Jadi memang struktur ekonomi kita ini didominasi usaha mikro. Artinya selama ini tidak banyak berubah, karena itu maka menjadi penting untuk membicarakan kembali untuk melihat kembali sistem pembiayaan untuk UMKM ini (termasuk UMi di dalamnya). Memang kita ingin bagaimana mendorong mereka supaya ada scaling up, saya kira ini penting,” tutur Teten. 

Mengutip data Kementerian Koperasi dan UKM, hingga 2019 tercatat pelaku UMKM di Tanah Air mencapai 65,46 juta unit atau sekitar 99,99% dari total usaha nasional. Jumlah tersebut mampu menyerap sekitar 119,5 juta tenaga kerja atau setara 96,92% dari total tenaga kerja di Indonesia. 

Senada dengan Teten, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menegaskan porsi penyaluran kredit perbankan untuk UMKM yang baru sekitar 20% dinilai masih rendah. 

Hal tersebut, kata dia, masih terjadi dalam kurun waktu 5-10 tahun terakhir. Karena itu, target porsi kredit mencapai lebih 30% untuk UMKM memang perlu segera diupayakan pemerintah. Dia memproyeksikan dengan porsi tersebut sekitar Rp2.400 triliun kredit akan menyentuh pelaku UMKM. 

Dengan porsi penyaluran yang lebih besar, kata Eko, hal tersebut akan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi. “Pandangan kami mengenai holding BUMN Ultra Mikro tentu saja perannya bagi akselerasi pemulihan ekonomi kita dari pandemi yang terjadi saat ini. Alasannya UMi dan UMKM ini adalah kontributor bagi perekonomian di level global, 50% dari GDP, kalau level nasional menggambarkan lebih tinggi lagi, 60,51% GDP kita kontribusinya UMKM,” ujarnya. 

Untuk recovery economy, perlu menumbuhkan kembali GDP atau Product Domestik Bruto. Langkah pemerintah melalui sinergi tersebut dinilai sudah tepat. “Saya sepakat apapun yang dilakukan untuk UMKM kalau menurut saya itu (holding BUMN UMi) adalah pola yang tepat untuk kita recovery,” ucap Eko. 

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Keuangan Dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting mengatakan dengan memperbesar penyaluran porsi kredit kepada pelaku usaha UMi, diharapkan nasabah akan lebih terlindungi. 

Dia mencontohkan, dalam keseharian pelaku UMKM banyak yang masih mendapat perlakuan tak layak dari lembaga-lembaga keuangan non formal tidak berizin. 

“Kita harapkan mereka mengakses lembaga keuangan formal ini, mereka bisa lebih terlindungi. Kita tahu bahwa sebenarnya sektor ultra mikro saat ini, suatu sektor yang memang terdiri dari usaha kecil mikro yang relatif memiliki tantangan yang juga relatif kompleks,” ujarnya. 

Melalui ekosistem holding, diharapkan jangkauan layanan kepada segmen ultra mikro akan lebih baik dengan kualitas layanan yang prima. Hal itu bisa dicapai dengan sinergi jaringan dari PNM, Pegadaian, dan BRI di seluruh Indonesia mencapai sekitar 17.000 unit. 

Belum lagi ditopang oleh Agen BRILink yang jumlahnya mencapai 441.791 agen. Pelayanan Pegadaian maupun PNM yang unik pun, kata dia, akan semakin dilengkapi jangkauan yang lebih luas karena BRI adalah bank dengan jejaring terbesar di Indonesia. 

Melalui holding, biaya dana diharapkan bisa ditekan dengan dana yang lebih murah dari BRI, maupun juga penyertaan langsung dari bank Himbara tersebut, ataupun dari peningkatan kualitas rating akibat adanya sinergi ini. “Nah itu kira-kira diharapkan melalui adanya holding ultra mikro ini, bisa menurunkan cost of fund. Begitu juga peningkatan layanan digitalisasi untuk segmen ultra mikro. Dan juga diharapkan nantinya bisa meningkatkan produktivitas dari segmen ultra mikro ini,” tutupnya.

(SANDY)