Karyawan Terkena PHK Masih Bisa Klaim JHT Maksimal 30 Persen, Tapi Ada Syaratnya
Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah menyebut Jaminan Hari Tua masih bisa diklaim bagi peserta yang kena PHK dan mengundurkan diri.
IDXChannel - Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah menyebut Jaminan Hari Tua (JHT) masih bisa diklaim bagi para peserta yang mengalami PHK dan mengundurkan diri sebelum 56 tahun lanjutnya dengan maksimal 30%. Hal ini sesuai dengan aturan Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
"Selanjutnya hal tersebut diatur dalam PP no 46 tahun 2015 bahwa klaim terhadap sebagian manfaat JHT tersebut dapat dilakukan apabila peserta telah mempunyai masa kepesertaan paling sedikit 10 tahun dengan program JHT,"ujar Menaker Ida dalam keterangannya di Jakarta, Senin,(14/2/2022).
Ida menyampaikan prinsipnya semua peserta baik yang masih bekerja, mengalami PHK atau mengundurkan diri maupun peserta yang usia pensiunnya dibawah 56 tahun sebagian manfaatnya tetap dapat dilakukan klaim dengan syarat mempunyai masa kepesertaan program jht minimal 10 tahun.
"Klaim yang diajukan maksimal 30% dari manfaat JHT dengan tujuan akan digunakan untuk kepemilikan rumah atau maksimal 10% dari JHT digunakan untuk keperluan lainnya,"tutur dia.
"Adapun sisa dari manfaat JHT, belum dapat diambil hingga usia 56 tahun,"ungkapnya.
Selain program JHT tersebut, lanjut Ida, pemerintah juga memiliki program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) tanpa adanya penambahan iuran baru dari pekerja. Iuran program tersebut dibayar oleh pemerintah setiap bulan bahkan pemerintah juga telah mengucurkan dana awal sebesar Rp6 triliun untuk program JKP ini.
"Program JKP ini adalah pprogram perlindungan sosial ketenagakerjaan baru ya memang selama ini belum pernah ada. Manfaat program JKP selain uang tunai adalah akses informasi pasar kerja melalui Pasker IR,"ujar dia.
Ida mengatakan pihaknya telah menyiapkan pejabat fungsional mediator yang melaksanakan asesmen dan konseling, lembaga-lembaga pelatihan yang sesuai dengan golongan dan pasar kerja yang tersedia. Sehingga dapat mengantarkan peserta kembali mendapatkan pekerjaan.
"Semua bentuk manfaat JKP tersebut dimaksudkan untuk memastikan pekerja yang di PHK dapat terus melanjutkan hidupnya mempersiapkan untuk kerja,"ujarnya.
Disamping itu, jika peserta yang mengalami PHK menginginkan wirausaha atau buka usaha baru, pemerintah juga memiliki beberapa skema bantuan antara lain program ketenagakerjaan mandiri, program kartu pra kerja, program bantuan kredit usaha rakyat dan program bantuan produktif untuk usaha mikro. (TIA)