Kenaikan PPN 12 Persen Dinilai akan Berdampak Panjang terhadap Roda Perekonomian

Pemerintah diminta untuk rencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan diterapkan mulai Januari 2025.

IDXChannel - Pemerintah diminta untuk menunda rencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan diterapkan mulai Januari 2025. Sebab, kenaikan PPN akan berdampak panjang terhadap roda perekonomian.

Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Imamuddin Yuliadi mengatakan, penerapan kebijakan ini dirasakan tidak tepat di tengah kondisi ekonomi yang lesu. Bahkan, juga akan memperburuk sektor riil.

“Kebijakan ini harus ditunda atau dikaji ulang, karena kondisi ekonomi lesu,” katanya, Jumat (22/11/2024).

Jika PPN tetap akan dinaikkan, dikhawatirkan akan berdampak terhadap roda ekonomi. Hal ini akan menurunkan daya beli masyarakat, konsumsi mengalami penurunan, serta dunia bisnis terutama UMKM akan menghadapi kenaikan biaya produksi dan berisiko kehilangan pasar.

“Kenaikan PPN akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa sehingga akan memicu terjadi inflasi,” ujar Sekretaris Dewan Guru Besar UMY ini.

Imamudin juga melihat maraknya protes di masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola pajak. Fungsi pajak harus mencakup tiga aspek, yakni stabilisasi, alokasi, dan distribusi.

Jika penerimaan pajak pemerintah meningkat, maka pengeluaran fiskal pemerintah juga akan meningkat. Distribusi dan alokasi pajak, harus tepat sasaran, seperti untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

“Pemerintah harus profesional, masyarakat harus bisa ikut merasakan dampak dari pajak,” katanya.

Maka dari itu, dia menegaskan, kebijakan ini harus ditunda dan dikaji ulang dengan mengundang para pakar hingga pemangku kepentingan untuk menyerap aspirasi dan mencari solusi terbaik.

"Pemerintah harus memberikan pilihan pembangunan alternatif lainnya, agar tidak menimbulkan reaksi emosional," ujar dia.

(Dhera Arizona)