Mahfud MD Sebut Perppu Ciptaker Selamatkan Ekonomi RI dari Resesi hingga Stagflasi

Mahfud MD menyebut terbitnya Perppu Ciptaker dapat mendorong masuknya investasi dari luar negeri, sehingga mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi.

IDXChannel -  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Ciptaker) diterbitkan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia.  

Dia mengklaim, terbitnya Perppu tersebut dapat mendorong masuknya investasi dari luar negeri. Sehingga mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi.  

"Menyelamatkan ekonomi masyarakat itu yang pokok. Nah, caranya ya investasi masuk yang dari luar negeri," jelas Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Minggu (8/1/2023). 

Selain itu, dia mengatakan beleid tersebut bakal mendorong proses perizinan di semua kementerian. Kedua hal tersebut, kata Mahfud, merupakan langkah strategis yang dapat diambil pemerintah untuk menghadapi resesi global. 

"Jadi gini, undang-undang atau Perppu Cipta Kerja itu dibuat oleh pemerintah karena situasi ekonomi global. Tahun 2023 itu dunia internasional sudah pasti akan mengalami badai ekonomi, resesi, inflasi, stagflasi, krisis energi, dan sebagainya," ujarnya. 

Mahfud mengatakan Indonesia juga akan terdampak resesi global, hal itu berdasarkan empat lembaga keuangan internasional yakni World Bank (Bank Dunia), International Monetary Fund (IMF),Islamic Development Bank IDB, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 

Sehingga, Mahfud mengatakan, penerbitan Perppu Ciptaker ini diharapkan dapat menyelamatkan ekonomi masyarakat. 

"Nah empat lembaga keuangan internasional menilai Indonesia akan mengalami masalah di dalam pertumbuhan terkait dengan perkembangan ekonomi global,” kata Mahfud.

Keempat lembaga tersebut bahkan memperkirakan pertumbuhan ekonomi  Indonesia pada 2023 akan berkisar antara 4,7 persen sampai maksimal 5 persen. Padahal pemerintah menargetkan ekonomi bisa tumbuh minimal 5,3 persen untuk menjaga stabilitas ekonomi. n

(FRI)