Menteri Trenggono Paparkan Kinerja, DPR: Gak Greget Tak Nendang

Komisi VI DPR mengkritik program kerja yang disusun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2022.

IDXChannel - Komisi VI DPR mengkritik program kerja yang disusun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2022. Program kerja Kementerian yang dipimpin Sakti Wahyu Trenggono tersebut dianggap kurang memberikan kesejahteraan bagi ekonomi masyarakat terutama nelayan.

"Saya minta nanti di-setting ulang, bisa gak satu program yang benar-benar menukik, menukik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kalau kita lihat, misalnya program ikan hias dalam ember inikan gak greget sekali, gak nendang," ujar Ketua Komisi IV Sudin dalam rapat kerja bersama Kementerian KKP, Senin (7/6/2021). 

Sebelumnya, dalam rapat kerja pembahasan evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020-2021 dan RKA-K/L sekaligus RKP-K/L tahun 2022,  Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, memaparkan sejumlah program prioritas unit kerja Eselon I. 

Misalnya, beberapa program prioritas Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap, dimana, ada rencana penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) perikanan tangkap pasca produksi, bantuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan. 

Kemudian, pengembangan korporasi nelayan, perizinan usaha melalui sistem informasi izin nelayan cepat (silat), hingga pengelolaan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI). 

Program lain adalah revitalisasi kawasan  udang dan bandeng, pembangunan kampung perikanan budidaya, bantuan sarana dan prasarana budidaya, kampung mandiri serta bimbingan teknis para budidaya ikan, pembangunan sentra kuliner ikan, pengembangan prasarana ikan hias, pengolahan ikan, saran pasca panen, promosi perikanan skala internasional, dan program lainnya.

Sudin juga menyarankan agar KKP merumuskan program bimbingan teknis bagi para budidaya ikan. Sebab, saat ini program tersebut belum dimiliki KKP.

Satu Lagi yang paling penting dari KKP belum ada bimbingan perihal teknis. Kalau dari Kementerian Pertanian sudah diputuskan kemarin. Contoh kelompok mana yang mendapatkan bantuan. Bantuannya biasanya diambil oleh sang Ketua, anggotanya melonggo, melihat dan hanya tepuk dada saja, kok Ketua lagi, Ketua lagi. Paling tidak di jajaran eselon satu ada bimbingan teknisnya," katanya. 

Senada, Anggota Komisi IV DPR, Renny Astuti meminta, KKP segera mengevaluasi penggunaan anggaran, terutama berkaitan program prioritas tahun ini. 

“Saya ingin penggunaan anggaran KKP 2021 dievaluasi kembali. Kami ingin mereka yang menjadi sasaran dari program tersebut, harapannya, jadi bisa lebih aktif dan terus berproduksi di masa pandemi. Tentu kedepannya, bisa juga menggerakan perekonomian masyarakat,” tutur dia. (RAMA)