Pemerintah Pantau Krisis Energi Dunia, Benarkah Indonesia Ketiban Untung?
Pemerintah sendiri tengah menyiapkan beberapa regulasi yang diyakini akan menyelamatkan Indonesia dari krisis yang terjadi.
IDXChannel - Pemerintah akui belum melakukan langkah strategis terhadap ancaman krisis energi. Pasalnya krisis energi yang terjadi di dunia belum berdampak signifikan bagi Indonesia. Meski demikian, ancaman krisis energi yang ada disinyalir justru menguntungkan Indonesia. Pundi-pundi pendapatan akan didapat seiring melonjaknya harga sumber energi.
Diungkapkan oleh Sekretaris Eksekutif I Kementerian Koordinator Perekonomian Raden Pardede. Ia menjelaskan adanya krisis energi karena ketidaksiapan sejumlah negara seperti Amerika, Inggris, Cina, India dan beberapa negara Eropa yang mencoba transisi dari energi fosil ke energi ramah lingkungan yang kurang diantisipasi.
"Imbasnya mereka kekurangan pasokan sumber energi," kata Raden, Senin (25/10/2021).
Berbeda dengan itu, Indonesia sendiri justru masih belum melakukan transisi itu. Ini terlihat dari banyaknya Pembangkit listrik di Indonesia yang masih menggunakan batu bara sebagai produksi.
Sedangkan di sisi lain produksi sumber energi seperti minyak bumi, gas, maupun batu bara yang melimpah di Indonesia menjadikan problem krisis energi yang terjadi di beberapa negara belum terdampak di Indonesia. Ini yang kemudian menjadikan harga listrik di kita belum naik sekalipun dibeberapa negara telah naik bahkan hingga 4x lipat.
Karena itu, sembari memantau perkembangan krisis energi, Pemerintah sendiri tengah menyiapkan beberapa regulasi yang diyakini akan menyelamatkan Indonesia dari krisis yang terjadi.
"Kita lihat dulu, apakah (krisis energi) sifatnya sementara, berkepanjangan, atau permanen. Tentu kalo sementara tak berdampak ke kita. Tapi kalo berkepanjangan dan permanen kita harus siapkan strategi," kata Raden.
INDONESIA DIUNTUNGKAN
Meski demikian, merujuk dari krisis yang terjadi. Raden melihat Indonesia sendiri diuntungkan. Dari tiga sumber energi yang kini tersebar, tercatat hanya gas yang tidak mengalami untung besar karena terbentur dengan kontrak. Sementara batu bara dan minyak kita bisa menambah pundi pundi devisa dari kondisi ini.
Melihat kondisi demikian, Raden sendiri enggan jumawa, menurutnya saat ini Kementrian Koordinator Bidang Perkonomian dan Kementrian ESDM masih melakukan monitoring terhadap kondisi ini.
Sebab, adanya kondisi ini, kata Raden, mengharuskan Indonesia melakukan peningkatan produksi, selain karena harus mencukupi produksi dalam negeri, pihaknya juga menyesuaikan dengan kebutuhan pasar luar negeri, kajian mateng akan itu masih berproses.
"Kalo naikan harga jual tentu akan menjadi beban PLN, sekalipun harga jual ke mereka berbeda dengan ekspor. Tapi tentu apapun itu, apabila harga produksi naik, akan berdampak ke masyarakat, TDL (tarif dasar listrik) tentunya akan naik," katanya.
Karena itulah, Raden menegaskan Pemerintah engan terburu buru, selain masih menunggu kajian dari Kementrian ESDM yang tengah menyiapkan rancangan regulasi dan memprediksi hal ini akan terjadi. Pemerintah enggan menjadikan krisi energi dibebankan ke rakyat.
"Satu sisi transisi baik. Tapi kita harus pikirkan juga infrastrukturnya. Tentunya bila ada regulasi baru akan disiapkan secara mateng. Produksi harus disiapkan dengan cadangan dan kebutuhan bersama," katanya.
Meski demikian, Raden mengungkapkan saat ini upaya mentransisi sumber energi ramah lingkungan masih dilakukan pemerintah. Upaya mengganti batu bara dan minyak bumi terus dilakukan secara bertahap tanpa mengurangi produksi yang sudah ada.
Terpisah, Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dwi Anggoro Ismukurnianto menjelaskan strategi besar telah dilakukan pemerintah demi mewujudkan ketahanan dan kemandirian nasional, salah satunya meningkatkan produksi minyak bumi sebesar satu juta barel per hari serta mengakusisi lapangan minyak di luar negeri untuk kebutuhan kilang.
Saat ini, kata Dwi, adanya pandemi Covid-19 telah memberikan dampak pada Pusat Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sebesar 50 persen. Dalam data yang dikantonginya sepanjang 2019-2021, capaian Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) terhadap biaya yang didominasi jasa dengan capaian sebesar 66 persen dan industri barang hanya 20 persen.
Karena dasar itulah, pemerintah terus meningkatkan kandungan TKDN di industri hulu migas dengan menerapkan sejumlah strategi, di antaranya pengadaan bersama, asset/inventory transfer, sosialisasi penggunaan produk dalam negeri yang fit to purpose dan evaluasi rencana penggunaan barang impor. (FHM)