ECONOMICS

Pemerintah Targetkan Bangun 1,5 Juta Rumah Tiap Tahun untuk Atasi Backlog hingga 2045

Iqbal Dwi Purnama 21/07/2023 19:21 WIB

Angka backlog perumahan di Indonesia saat ini tembus 12,7 juta. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pembangunan 1,5 juta rumah tiap tahun.

Pemerintah Targetkan Bangun 1,5 Juta Rumah Tiap Tahun untuk Atasi Backlog hingga 2045. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Angka backlog perumahan di Indonesia saat ini tembus 12,7 juta. Itu berarti masih ada 12,7 juta orang yang belum memiliki hunian di tengah jumlah populasi yang terus meningkat.

Untuk mengatasi hal tersebut, Direktur Jendra Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna, mengatakan setidaknya pemerintah perlu menyalurkan 1,5 juta unit rumah setiap tahunnya untuk mengatasi backlog hingga tahun 2045.

"Susenas 2021 ada 12,71 juta, itu totalnya. Lalu ada tambahan tiap tahun keluarga baru 740 ribu tiap tahun, di luar rumah tidak layak huni, itu backlog hunian yang tidak punya rumah," kata Herry TZ dalam media briefing di Kantor DJPI Kementerian PUPR, Jumat (21/7/2023).

Menurutnya salah satu visi Indonesia tahun 2045 yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dari sisi pendapatan per kapita maupun kepemilikan rumah. Maka dari itu untuk menutup backlog kepemilikan rumah perlu percepatan penyaluran rumah untuk masyarakat dan tentunya harus terjangkau.

Sedangkan dikatakan Herry TZ, setiap tahunnya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) paling tidak hanya mampu disalurkan kepada 220.000 unit perumahan. Hal ini saja masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan pertambahan populasi setiap tahunnya yang tembus 740 ribu orang.

"Lalu bagaimana tahun 2045? Mau tidak mau jumlahnya harus kita tingkatkan, hitungan saya itu 1,5 juta (unit rumah) setiap tahun, kalo 1,5 juta berapa (Anggaran) yang harus kita sediakan," kata Herry.

Pemerintah pun terus mendorong kepada swasta maupun BUMN untuk mempercepat mengatasi backlog. Baik dari sisi penguatan suplai maupun kemudahan akses pembiayaan perumahan kepada masyarakat. 

"Terhadap backlog ini harus dilakukan segala cara, dalam arti gimana kita scale up programnya, gimana skema nanti bisa memberikan leverage yang lebih besar, masih terus digodok, terutama bagian dari ekosistem pembiayaan perumahan," jelasnya.

(FRI)

SHARE