IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan masalah backlog atau kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat, tetap menjadi perhatian pemerintah.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka backlog mencapai 12,7 juta. Sehingga ini merupakan suatu tantangan karena rasio KPR Indonesia termasuk yang terendah.
"Tapi dapat saya laporkan, perhatian pemerintah terkait dengan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini sangatlah besar," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban, dalam Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Ekosistem Pembiayaan Perumahan secara virtual di Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Pertama, untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sejak 2010, pemerintah telah mengalokasikan total Rp79,77 triliun. Bahkan, dalam dua tahun terakhir, angka rata-ratanya mencapai sekitar Rp20 triliun.
"Ini dipakai untuk membiayai pembangunan 1,16 juta unit rumah," ungkap Rionald.
