Pengembang Semringah Jokowi Bebaskan PPN Beli Rumah di Bawah Rp2 Miliar
Real Estate Indonesia (REI) mengapresiasi kebijakan fiskal pemerintah yang memberikan insentif PPN DTP 100% kepada industri properti.
IDXChannel - Real Estate Indonesia (REI) mengapresiasi kebijakan fiskal pemerintah yang memberikan insentif PPN DTP 100% kepada industri properti, terutama untuk pembelian rumah baru bagi masyarakat.
Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menilai kebijakan tersebut nantinya akan mampu menjadi dorongan untuk pertumbuhan industri properti di tengah kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) sebesar 6% pada Oktober 2023.
"Pasti itu, kita mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah, ada dua insentif, adanya PPN DTP, dan bantuan uang administrasi, kami melihat yang dilakukan pemerintah ini bagian dari cara pemerintah memberikan perhatian kepada industri properti," ujar Joko dalam Market Review IDXChannel, Rabu (25/10/2023).
Menurutnya, industri properti menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Hal itu diukur dari jumlah industri pendukungnya hingga serapan tenaga kerja.
Bahkan, dikatakan Joko, industri properti ini setidaknya ada 185 sektor industri pendukung di belakangnya. Sehingga, ketika adanya peningkatan permintaan rumah baru, maka otomatis 185 industri turunannya juga ikut bergerak.
Joko berharap dengan adanya pemberian insentif untuk pembelian rumah baru ini yakni PPN DTP 100% dan subsidi biaya administrasi untuk pembelian rumah baru khusus masyarakat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dapat mendorong masyarakat untuk membeli rumah baru.
Di satu sisi, Joko juga mengharapkan untuk industri perbankan, terutama bank-bank negara, tidak merespons kenaikan suku bunga kredit di tengah naiknya suku bunga acuan BI. Sebab, kenaikan suku bunga kredit ini mempunyai pengaruh juga terhadap minat masyarakat untuk membeli properti.
"Himbara ini adalah bagian dari pemerintah untuk menjaga Iklim yang baik untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pemerintah sudah memberikan insentif, itu adalah isyarat bagi Himbara, karena pemerintah sebagai pemegang saham juga," kata Joko.
"Semoga saja sampai akhir tahun sudah ada pergerakan bagus dari sisi moneter, sehingga perbankan bisa mengoreksi keputusan yang lebih baik lagi," pungkasnya.
(YNA)