ECONOMICS

Polemik Tapera, Buruh: Bisa-Bisa Pulang ke Rumah cuma Bawa Slip Gaji

Selvianus 06/06/2024 14:47 WIB

Adanya Tapera ini, Said Iqbal mengatakan kalau buruh bisa saja tak mendapatkan penghasilan setimpal karena telah dipotong.

Polemik Tapera, Buruh: Bisa-Bisa Pulang ke Rumah cuma Bawa Slip Gaji (FOTO:MNC Media)l

IDXChannel - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengkritik keras peraturan pemerintah No.21 tahun 2024 tentang Tapera sangat mencekam kondisi buruh. Karena sejauh ini, buruh sendiri telah mendapat potongan sebesar 12 persen itu memberatkan buruh. 

Adanya Tapera ini, Said Iqbal mengatakan kalau buruh bisa saja tak mendapatkan penghasilan setimpal karena telah dipotong. Bahkan buruh berpotensi hanya mendapat slip gaji gara-gara adanya pemotongan gaji tersebut.

"Bisa-bisa buruh dalam kesempatan ini menyampaikan ke Bapak Presiden Jokowi bisa-bisa buruh pulang kerumah cuman bawa slip gaji sama kaya kawan media," beber Said Iqbal disela-sela aksi unjuk rasa buruh di Patung Kuda Arjuna Wijaya Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).

Said juga mengatakan adanya peraturan pemerintah No.21 tahun 2024 tentang Tapera ini sangat menyulitkan buruh. Apalagi sejauh ini daya beli buruh menurun namun malah mendapatkan pemotongan gaji. 

Dikutip laman resmi BP Tapera, potongan Tapera sebesar 3 persen yang dibayarkan oleh pekerja dan pemberi kerja. Untuk iuran dana simpanan Tapera, dilakukan dengan pemotongan gaji atau upah pekerja, pemberi kerja sebesar 0,5 persen.

"Ini memberatkan di tengah daya beli buruh yang turut 30 persen akibat upah naik 1,58 persen sedangkan inflasi 8 persen ditambah lagi Tapera 2,5 persen," kata Said.

Selain mendesak pemerintah cabut PP No.21 tahun 2024 tentang Tapera, Said juga meminta kepastian pemerintah untuk menjamin uang rakyat itu tak dikorupsi. 

Bahkan dia juga menyinggung kasus korupsi Asabri hingga Taspen mencapai puluhan triliun, tentunya sangat merugikan rakyat Indonesia.

"Asabri dikorupsi besar-besaran, Taspen korupsi besar-besaran, itu dikelola oleh pemerintah oleh para menteri yang bertanggungjawab, buktinya di korupsi. Kami masyarakat sipil khususnya buruh, tidak rela uang ini dikorupsi," imbuh Said Iqbal.

(SAN)

SHARE