Purbaya Akan Copot Dua Pejabat Pajak Imbas Lonjakan Restitusi
Kemenkeu telah melakukan investigasi mendalam terhadap sejumlah pejabat tinggi yang memiliki otoritas besar dalam penerbitan restitusi.
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan menindak tegas pejabat yang dinilai gagal mengendalikan proses pencairan restitusi pajak.
Purbaya mengatakan, Kemenkeu telah melakukan investigasi mendalam terhadap sejumlah pejabat tinggi yang memiliki otoritas besar dalam penerbitan restitusi, menyusul adanya lonjakan pencairan yang dinilai tidak terkendali.
Dari hasil penelusuran terhadap lima pejabat dengan kewenangan tertinggi, Purbaya memastikan dua di antaranya akan segera dibebastugaskan dari jabatannya dalam waktu dekat.
"Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini dua akan saya copot," kata Purbaya di kantornya, Senin (4/5/2026).
Langkah pencopotan ini dimaksudkan sebagai peringatan serius bagi seluruh jajaran di bawah Kementerian Keuangan agar lebih disiplin dalam menjalankan instruksi dan tidak sembarangan dalam mengeluarkan kebijakan fiskal.
Purbaya menekankan pentingnya aspek kehati-hatian agar kebijakan tidak dijalankan secara berlebihan atau tanpa pengawasan yang ketat.
"Message-nya adalah ketika ada instruksi seperti itu, jalankan dengan baik, jangan jor-joran. Jadi saya gak main-main. Ada dua yang saya akan copot," katanya.
Purbaya menyoroti bahwa salah satu akar permasalahan utama terletak pada lemahnya sistem pelaporan serta adanya misinformasi dari jajaran internal.
Dia membeberkan pengalaman tahun lalu di mana realisasi restitusi di lapangan membengkak jauh melampaui estimasi awal yang disampaikan oleh stafnya saat rapat koordinasi.
"Jadi gini, tahun lalu saya salah menebak total resistusi yang keluar. Padahal di rapat sudah saya tanyakan berapa sih potensinya," kata dia.
"Staf saya bilang sedikit. Di akhir tahun saya baru tahu keluarnya berkali-kali lipat yang mereka sebutkan," lanjut Purbaya.
Kesalahan prediksi tersebut, kata Purbaya, kini menjadi landasan bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan menyeluruh pada sistem pengawasan dan akurasi data fiskus.
Purbaya menegaskan bahwa ke depannya tidak boleh ada lagi celah informasi yang dapat berujung pada pengambilan kebijakan yang tidak tepat sasaran.
"Itu yang akan kita perbaiki, jangan sampai ada salah informasi lagi," katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)