Rencana Investasi Triliunan Rupiah di Jateng Kandas Gara-Gara Mafia Tanah
Potensi investasi di Jawa Tengah bernilai triliunan Rupiah kandas akibat ulah mafia tanah.
IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, potensi investasi di Jawa Tengah bernilai triliunan Rupiah kandas akibat ulah mafia tanah.
Padahal, dikatakan AHY, calon investor di Jawa Tengah sudah melakukan menandatangani Letter of Intent (LoI) atau pernyataan minat investasi di Jawa Tengah. Namun, hal itu kandas akibat ulah mafia tanah.
"Ada investor yang sudah menandatangani LoI, bahkan triliunan (Rupiah), ini negara merugi, padahal kita sangat membutuhkan investasi, Jawa Tengah adalah destinasi investasi yang sangat baik," kata AHY dalam konferensi pers di Semarang secara virtual, Senin (15/7/2024).
AHY menjelaskan, mafia tanah itu melakukan kejahatan dengan menggunakan Akta Autentik yang dipalsukan dan melakukan penipuan dan/atau penggelapan. Dari dua kasus tersebut, berhasil diselamatkan objek tanah seluas 826.612 meter persegi atau 82,66 hektare serta potensi kerugian negara dan masyarakat Rp3,41 triliun.
"Pemberantasan mafia tanah untuk menghadirkan keadilan atas urusan tanah dan tata ruang. Sekaligus kita ingin meyakinkan kepastian hukum untuk menghadirkan iklim investasi yang semakin kompetitif dan menjanjikan kepada para investor," kata dia.
Padahal, kata AHY, ada dampak langsung dari investasi dengan terciptanya lapangan kerja baru. Sehingga, diharapkan bisa menyerap tenaga kerja di lokasi yang menjadi tempat investasi.
"Karena dengan investasi kita harapkan membuka lapangan pekerjaan, ribuan masyarakat kita mendapatkan pekerjaan," kata AHY.
Alhasil, dengan terjadinya serapan tenaga kerja ini masyarakat setidaknya bisa memiliki pendapatan dan konsumsi pun bisa ikut meningkat. Dengan demikian, kalkulasi pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh positif lewat kehadiran investasi dan serapan tenaga kerja.
"Dengan demikian semangat mengurangi kemiskinan itu bisa kita wujudkan secara bertahap dengan semakin banyaknya masyarakat kita yang memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak," ujar AHY.
(YNA)