RUU APBN 2025 Bakal Dilanjut ke Pembahasan Tingkat II

Arsitektur APBN 2025 didesain untuk mendukung transisi efektif dengan tetap menjaga APBN kredibel dan sustainable.

IDXChannel - Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025 bersama pemerintah dalam Pembicaraan Tingkat I RUU APBN 2025, Selasa (17/9/2024). 

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyepakati mulai dari belanja negara hingga sasaran indikator 2025.

"Apakah hasil rapat kerja hari ini kita sepakati dan akan kita lanjutkan ke Tingkat II pada paripurna pada 19 September yang akan datang? Setuju?" kata Said sembari ketok palu. 

Adapun terkait kebijakan fiskal 2025, Said menjelaskan, arsitektur APBN 2025 didesain untuk mendukung transisi efektif dengan tetap menjaga APBN kredibel dan sustainable. Hal ini sejalan dengan growth APBN yang diarahkan untuk menjaga keberlanjutan.

"Ini sekaligus penguatan melalui program unggulan dalam rangka akselerasi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas, bukan Indonesia Cemas 2045. Yang cemas tambahan saya," kata Said di awal sambutan.  

Adapun pendapatan negara tahun depan ditetapkan Rp3.005,12 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.490,91 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp513,64 triliun.

Selanjutnya, belanja negara ditetapkan Rp3.621,31 triliun. Untuk belanja pemerintah pusat Rp2.701,44 triliun, terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp1.094,55 triliun dan belanja non-K/L Rp1.606,78 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp919,87 triliun.  

"Keseimbangan primer (Rp 633,31 triliun), defisit Rp616,18 triliun alias 2,53 persen terhadap PDB," ujar Said.

Selain itu, juga telah disetujui sasaran indikator 2025. Pertama, tingkat kemiskinan di 7-8 persen, tingkat kemiskinan ekstrem 0, Rasio GINI 0,379-0,382, tingkat pengangguran terbuka 4,5-5,0, Indeks Modal Manusia 0,56. Berikutnya ada nilai tukar petani 115-120, serta nilai tukar nelayan 105-108.

(NIA DEVIYANA)