Siap Naikkan UMP hingga 100 Persen, APINDO: Asalkan Regulasinya Jelas!
APINDO DKI Jakarta permasalahkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 1517 tentang kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) menjadi 5,1%.
IDXChannel - Asosiasi Penusaha Indonesia (APINDO) DKI Jakarta permasalahkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 1517 tentang kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) menjadi 5,1%. Menurutnya keputusan tersebut dianggap tidak sah karena dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 sebelumnya sudah disepakati bersama.
"Kami bukan masalah naiknya berapa persen, regulasinya benar tidak, jangankan 5%, 100 persen selama itu aturan, kami laksanakan, dan kami siap mengawal itu" ujar Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman dalam konferensi persnya, Kamis (30/12/2021).
Menurutnya yang menjadi permasalahan saat ini bukan hanya terkait nominal yang di tetapkan. Namun langkah Gubernur Anies Baswedan yang dianggap secara sepihak telah menaikan upah untuk pekerja sebesar Rp200 ribu.
Sebelumnya Nurjaman menjelaskan bahwa telah berdiskusi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Anies Baswedan, para pengusaha, hingga perwakilan serikat buruh di balai kota untuk menetapkan kenaikan upah yang akan dilaksanakan tahun depan.
Diskusi tersebut hasilnya disepakati bersama PP Nomor 36 Tahun 2021, yang memberikan waktu kepada pemerintah daerah untuk menetapkan upah minimum maksimal tanggal 21 November, hasilnya kenaikan upah tahun 2022 ditetapkan Rp50 ribu. Namun selanjutnya Anies mengeluarkan SK Gubernur Nomor 1517 untuk menaikan upah menjadi Rp200 Ribu. Hal tersebut dianggap tidak jelas oleh APINDO.
"Tapi jangankan 5%, 0 persen pun kalau aturannya tidak jelas kami tidak bisa, kami ini kan objek dari pada regulasi, mestinya pemerintah itu yang mengawal regulasi, jangan kami yang ngawal," sambung Nurjaman.
Kenaikan upah tersebut diharapkan Anies Baswedan untuk lebih dapat mensejahterakan para pekerja yang ada di Jakarta. Sebab ketika masyarakat memiliki upah lebih, diharapkan roda ekonomi yang ada di masyarakat dapat berjalan.
"Kalau dikatakan peningkatan upah untuk meningkatkan konsumsi kelas bawah, saya pikir juga semua berharap seperti itu, karena konsumsi masyarakat kelas bawah ini kebutuhannya sudah dirangkum dalam PP tersebut, kita juga yakin pemerintah dalam menyusun PP 36 itu sudah mengatur suatu tahapan sehingga dapat mewakili hal tersebut" pungkasnya.
(NDA)