Soal Nasib Impor KRL Bekas, Luhut: Tunggu Hasil Rapat
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal keputusan impor KRL bekas.
IDXChannel - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) melaporkan pengguna KRL Jabodetabek mencapai 473.307 orang per Senin (12/6) pukul 15.30 WIB. Jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan diperbolehkannya masyarakat tidak menggunakan masker, serta fasilitas prasarana yang disiapkan pemerintah semakin bagus.
Untuk memenuhi kebutuhan pengguna KRL yang terus meningkat diperlukan adanya impor KRL bekas dari Jepang. Hal tersebut karena terdapat sejumlah rangkaian yang akan dipensiunkan pada tahun ini.
Meski begitu, rencana impor kereta seken tidak serta semudah membalikkan telapak tangan. Pasalnya, rencana ini mendapatkan penolakan dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Saat ini, keputusan impor tersebut berada di tangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menegaskan, keputusan impor masih belum ditentukan.
Kata Luhut, keputusan tersebut masih perlu dirapatkan terlebih dahulu. Jadi, belum ada kepastian ditolak atau tidaknya impor KRL bekas.
"Nanti kita rapatin dulu. Kalau sudah dirapatin, saya kasih tahu ya. Kan belum dirapatin bagaimana tahu menolak," ucap Luhut di Istana Presiden, Jakarta, Senin (12/6/20223).
Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya menegaskan, akan tetap mengacu pada hasil review yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang tidak merekomendasikan impor KRL.
"Menurut hasil BPKP impor itu tidak diperlukan. Jadi sekali lagi supaya paham, kita sepakat apa yang menjadi keputusan BPKP, kita akan ikut. Jadi ini bukan keputusan Kemenperin," ujar Agus saat ditemui awak media di Gedung DPR, Senin ini.
Di samping itu, terkait opsi impor KRL bekas darurat, Agus menampik. Menurut dia, pemerintah tidak ada membahas hal tersebut.
Dia menilai, tahun ini adalah momentum emas untuk melakukan reformasi bagi pemerintah, dalam sektor perkeretaapian nasional. Sehingga, opsi impor memang tidak perlu dilakukan.
"Saya tidak pernah dengar bahwa ada opsi impor KRL darurat, pernyataan pak Erick (Menteri BUMN) saja tidak mengarah ke situ kok," tegas Menperin.
Di sisi lain, Kementerian BUMN merencanakan adanya 12 rangkaian kereta yang akan diimpor meskipun hasil dari BPKP tidak merekomendasikan impor KRL bekas.
(FAY)