Tambah Anggaran Kementerian BUMN Rp33,34 Miliar, Erick Minta Dukungan DPR

Pagu indikatif Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2022 tercatat lebih kecil dari anggaran periode 2020-2021.

IDXChannel - Pagu indikatif Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2022 tercatat lebih kecil dari anggaran periode 2020-2021. Di mana, pagu indikatif yang disepakati Kementerian Keuangan dan PPN/Bappenas hanya sebesar Rp208,2 miliar.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, Menteri BUMN, Erick Thohir, pun mengusulkan kepada pimpinan dan anggota komisi untuk memberikan dukungan agar pagu anggaran 2022 Kementerian BUMN bisa ditambahkan sebesar Rp33,34 miliar. 

"Pada hari ini kami juga mengusulkan kepada pimpinan dan anggota DPR yang kami hormati, mungkin ada dukungan penambahan anggaran sebesar Rp33,34 miliar," ujar Erick dalam paparannya, Kamis (3/6/2021).

Usulan tambahan anggaran didasari oleh sejumlah kegiatan 2022 yang sudah dirumuskan. Misalnya, dukungan untuk program implementasi gerakan masyarakat hidup sehat di lingkungan Kementerian BUMN. Usulan skema pendanaan kegiatan ini sebesar Rp0,5 miliar. 

Kemudian, lift barang sebesar Rp2 miliar. Erick menyebut, berdasarkan hasil audit, lift barang milik Kementerian BUMN tidak lagi berfungsi secara baik sehingga perlu dilakukan pergantian. 

Kegiatan tambahan lain adalah panel surya di atas gedung Kementerian BUMN yang diperkirakan menelan dana Rp6 miliar. Pemasangan panel surya sendiri didasari pada arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurangi efek rumah kaca. Dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2019.

"Ada tambahan perbaikan di gedung yaitu satu untuk lift barang sebesar Rp2 miliar, lalu juga sesuai dengan bagaimana energi terbarukan yang sesuai dengan arahan Pak Presiden mengurangi efek rumah kaca dan Permen ESDM tahun nomor 16 tahun 2019, kita mencoba mentransformasi bagaimana kita melakukan panel surya di atap gedung yang nilainya miliaran," tutur dia. 

Selanjutnya, tambahan anggaran 2020 akan dialokasikan untuk pengembangan aplikasi project manajemen office dan portofolio manajemen. Program ini menelan anggaran sebesar Rp8,2 miliar. Disusul, implementasi smart building senilai Rp14,1 miliar. Kemudian inventaris aset (tanah) bermasalah sebesar Rp0,5 miliar. Hingga konsultasi KAP BUMN dengan pembiayaan mencapai Rp2 miliar. (TYO)