IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028, Bagaimana Gerak Saham Konstruksi?
Sektor konstruksi, terutama BUMN Karya, tengah menunjukkan geliat dalam beberapa waktu terakhir.
IDXChannel – Sektor konstruksi, terutama BUMN Karya, tengah menunjukkan geliat dalam beberapa waktu terakhir. Meski begitu, analis menilai kenaikan ini masih memerlukan pembuktian dari sisi fundamental.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ditargetkan menjadi pusat pemerintahan Indonesia pada 2028.
Kebijakan ini dinilai berpotensi membuka peluang tambahan proyek bagi emiten konstruksi, meski realisasinya akan sangat bergantung pada mekanisme tender dan kesiapan pendanaan pemerintah.
Apabila menilik kinerja selama tiga bulan terakhir, saham-saham konstruksi BUMN dan swasta menunjukkan kinerja yang cenderung positif.
Saham PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) mencatatkan lonjakan paling tinggi, melonjak sekitar 121,43 persen. PT PP Presisi Tbk (PPRE) juga mengalami penguatan signifikan hingga 68,42 persen.
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) ikut terkerek naik 37,74 persen, sedangkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) mencatat kenaikan lebih moderat, yakni 28,18 persen.
Tidak ketinggalan, PT PP (Persero) Tbk (PTPP) juga naik 6,12 persen dalam periode yang sama.
Pengamat pasar modal Michael Yeoh menjelaskan, Senin (22/9/2025), “Kalau kita melihat dalam jangka waktu 3 bulan kebelakang, saham-saham konstruksi memang menggeliat cukup menarik.”
Namun, menurutnya, tren kenaikan harga tersebut belum sepenuhnya bisa dianggap sebagai pembalikan arah yang solid.
“Untuk justifikasi kenaikan menjadi uptrend, perlu waktu pembuktian dari sisi fundamental, terutama dari proyek-proyek ke depan yang akan didapat oleh perusahaan konstruksi ini,” ujarnya.
Michael juga mengingatkan adanya faktor risiko yang perlu diperhatikan investor. “Karena kita ketahui problem utama dari konstruksi ini adalah besarnya tingkat utang,” katanya.
Ibu Kota Politik di 2028
Diberitakan sebelumnya, Prabowo menegaskan kelanjutan pembangunan IKN melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Aturan yang diundangkan pada 30 Juni 2025 menetapkan IKN menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028.
“Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” bunyi beleid yang dikutip, Jumat (19/9/2025).
Untuk mewujudkan hal tersebut, Prabowo merinci target pelaksanaan pembangunan IKN dengan berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya. Pertama, luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya yang terbangun mencapai 800-850 hektare.
Kedua, persentase pembangunan gedung/perkantoran di Ibu Kota Nusantara mencapai 20 persen. Ketiga, persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50 persen.
Keempat, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50 persen. Kelima, indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan lbu Kota Nusantara menjadi 0,74.
Dalam beleid itu juga dijelaskan bahwa untuk terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya, dilakukan perencanaan dan penataan ruang Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya, dilakukan perencanaan dan penataan ruang kawasan inti Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya, pembangunan gedung/ perkantoran di Ibu Kota Nusantara;
Kemudian, pembangunan hunian/rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan di lbu Kota Nusantara, pembangunan sarana prasarana pendukung lbu Kota Nusantara, serta pembangunan aksesibilitas dan konektivitas Ibu Kota Nusantara.
Sementara, terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, tergambarkan pada pertama jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara mencapai 1.700-4.100 orang dan cakupan layanan kota cerdas kawasan Ibu Kota Nusantara yang mencapai 25 persen.
Untuk terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di lbu Kota Nusantara, dilakukan di antaranya pemindahan ASN/hankam ke Ibu Kota Nusantara serta penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas lbu Kota Nusantara. (Aldo Fernando)
Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.