2.117 WNI Keluar dari Sindikat Online Scam Kamboja, Minta Bantuan KBRI
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh menangani 2.117 warga negara Indonesia (WNI).
IDXChannel - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh menangani 2.117 warga negara Indonesia (WNI) yang keluar dari sindikat penipuan daring atau online scam di Kamboja.
Angka itu mencakup periode 16-23 Januari. Para WNI terdebut datang langsung ke KBRI untuk meminta fasilitasi kepulangan ke Indonesia.
"Jumlah tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah," kata KBRI Phnom Penh dalam keterangannya, dikutip pada Sabtu (24/1/2026).
Pada 22 Januari, terdapat penambahan 224 WNI, dan pada 23 Januari 2026 hingga pukul 17.00, bertambah lagi 164 WNI, sehingga total yang ditangani mencapai 2.117 WNI dari sebelumnya 1.726 WNI pada periode 16-21 Januari 2026.
Lonjakan ini merupakan dampak langsung dari razia yang dilakukan Pemerintah Kamboja terhadap pusat-pusat penipuan, yang menyebabkan banyak warga negara asing, termasuk WNI, keluar dari lokasi sindikat.
Terlihat beberapa kedutaan besar asing di Phnom Penh yang juga dipenuhi oleh ratusan warganya.
Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja, Santo Darmosumarto, menegaskan bahwa KBRI terus mengupayakan percepatan kepulangan WNI.
“KBRI tengah berkoordinasi secara intensif dengan otoritas Kamboja agar WNI mendapatkan pengungkapan izin keluar dan keringanan hukuman keimigrasian,” ujar Dubes RI.
Proses pendataan, penilaian kasus, dan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki paspor juga terus dilakukan secara bertahap. Telah ada dukungan SDM tambahan dari Kementerian Luar Negeri, yang dalam waktu dekat juga akan diperkuat dengan dukungan SDM dan peralatan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
"Bagi yang punya paspor dan visanya masih berlaku, sudah didorong untuk segera membeli tiket secara mandiri. Puluhan WNI telah membeli tiket dan akan segera kembali ke daratan dalam waktu dekat. Bahkan tidak sedikit yang sudah kembali ke Indonesia tanpa menginfokan kepada KBRI," kata pihak KBRI. (Wahyu Dwi Anggoro)