DPRD DKI Dukung Program Prioritas APBD 2023, Penanganan Banjir hingga Kemacetan
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Khoirudin optimis tiga program prioritas dalam APBD tahun 2023 dapat berjalan maksimal.
IDXChannel - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Khoirudin optimis tiga program prioritas dalam APBD tahun 2023 dapat berjalan maksimal. Sebab, adanya dukungan Pemerintah Pusat seperti adanya pinjaman dari dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Diketahui, APBD DKI tahun 2023 senilai Rp83,7 triliun telah disahkan DPRD. Tiga program prioritas Pemprov DKI dibawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono diantaranya menyelesaikan permasalahan kemacetan, banjir, dan antisipasi dampak resesi perekonomian di tahun depan.
"Saya optimis karena kali ini Pj Gubernur juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, bukan hanya izin untuk normalisasi sungai dan kali. Tapi, juga uang dari pusat turun untuk tangani banjir, para ahli dan menteri juga turun langsung. Jadi saya yakin program berjalan optimal," kata Khoirudin dalam keterangannya dikutip, Rabu (30/11/2022).
Sebagai informasi, RAPBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 telah disepakati DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta pada Jumat (25/11). APBD Tahun Anggaran 2023 yang disepakati sebesar Rp 83,78 triliun, naik Rp 1,2 triliun dari MoU penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata mengatakan sebanyak 41,27 persen alokasi anggaran APBD fokus mengatasi permasalahan banjir, kemacetan, hingga antisipasi resesi perekonomian tahun 2023.
"Untuk prioritas Pak gubernur yang 3 prioritas penanganan banjir, macet, dan dalam rangka mengantisipasi proyeksi pertumbuhan ekonomi yang ada, kita mengalokasikan 41,27 persen untuk ketiga prioritas tersebut," kata Michael kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2022).
Michael membeberkan bahwa anggaran dari masing-masing prioritas mencapai Rp10 triliun lebih.
"Jumlahnya bisa mencapai, untuk penandaan banjir Rp10 triliun lebih, lalu kemacetan Rp14 triliun lebih, dan mengantisipasi dampak ekonomi itu ada Rp10 triliun lebih, peningkatan ekonomi," paparnya.
(NDA)