KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Bupati Pati di Kasus Korupsi DJKA
KPK menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
IDXChannel—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan intervensi yang dilakukan oleh Bupati Pati nonaktif, Sudewo, dalam lelang Balai Teknik Perkeretaapian (BTP).
Hal itu dilakukan tim penyidik Lembaga Antirasuah saat memeriksa tiga orang saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan jalur kereta api di lingkungan DJKA pada Selasa (21/4/2026).
Adapun, saksi yang diperiksa ialah, Moch Sjawal Hidayat dari PT Surya Kencana Baru; Nur Widayat selaku Komisaris PT. Mataram Inti Kontruksi, Komisaris CV Cakra Semesta; dan Helmi Setiawan selaku PPPK pada BTP Kelas I Surabaya.
"Semua saksi hadir, penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait adanya intervensi dan pengaturan lelang di BTP Jawa Timur, yang diduga dilakukan oleh SDW selaku Anggota Komisi V DPR RI bersama-sama dengan Harno Trimadi dan PPK," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya.
Selain itu, para saksi turut didalami perihal penerimaan fee untuk Sudewo. Penerimaan tersebut melalui orang kepercayaannya.
"Para saksi juga dimintai keterangan soal dugaan pemberian fee untuk SDW melalui orang kepercayaannya," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA.
"Juga sekaligus untuk perkara DJKA itu hari ini kita juga sudah naikkan gitu (status tersangka Sudewo). (Penetapan tersangka di) Dua (kasus)," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (20/1/2026).
Namun, KPK belum merinci konstruksi perkara serta keterlibatan Sudewo belum diungkapkan lebih rinci dalam perkara DJKA. Penetapan tersangka ini tak terlepas dari fakta yang terungkap di dalam persidangan kasus korupsi itu.
Selain terlibat dalam kasus korupsi di lingkungan DJKA, Sudewo juga terlibat dalam korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dengan dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan.
(Nadya Kurnia)