Mendagri Minta Pemda Buat Birokrasi Antiribet agar Masyarakat Tak Frustasi
Kemendagri meminta pemda tidak membuat birokrasi berbelit yang bisa membuat masyarakat frustrasi. Salah satu yang dapat digagas yaitu mel pelayanan publik.
IDXChannel - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) tidak membuat birokrasi berbelit yang bisa membuat masyarakat frustrasi. Salah satu yang dapat digagas yaitu mal pelayanan publik.
"Makanya dibentuk mulai dari mal pelayanan publik, kemudian juga diberikan akses kepada perbankan diperkenalkan. Bank daerah Jabar ini salah satu bank yang paling sehat di Indonesia, otomatis juga bisa menjadi peluang untuk memberikan kredit dengan biaya ringan kepada yang kurang mampu," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, saat rapat koordinasi kepala daerah se-Jabar, yang digelar di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (19/7/2024).
Selain itu, pihaknya juga mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Daerah (Pemda) di Jabar untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Dari realisasi pendapatan Jawa Barat relatif cukup bagus semua, di atas nasional dari segi belanja rata-rata juga di atas nasional, tapi ada beberapa daerah yang belanjanya di bawah nasional," ucapnya.
Tito mengatakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan yaitu dengan menghidupkan sektor swasta. Menurutnya, pemda dapat membantu pengusaha besar, menengah, UMKM, hingga ultra mikro agar tetap hidup.
Jika sektor riil swasta hidup, lanjutnya, maka secara otomatis retribusi dan pendapatan dari pajak pun akan meningkat menjadi PAD. "Sementara yang saya lihat, hanya dua yang PAD-nya melebihi dana transfer, yaitu pemerintah provinsi dengan Kota Bekasi yang lainnya kalah dengan dana transfer," jelasnya.
Selain itu, Pemda di Jabar juga jangan terlalu mengandalkan dana transfer daerah dari pusat. Sebab, jika pendapatan pusat berkurang otomatis akan dipotong untuk daerah.
"Kalau seandainya mengandalkan dana transfer, kita tahu PAD-nya kurang, nanti habis untuk belanja pegawai gaji dan lain-lain termasuk operasional pegawai yang enggak perlu. Makanya perlu diefisiensikan betul belanjanya, belanja juga jangan dihabisin di akhir tahun saja, tapi dibuat per tiga bulan target, empat bulan target, uang yang beredar di masyarakat harus ada," kata dia.
Tito menyebut uang yang beredar di masyarakat saat ini dapat memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Angka konsumsi rumah tangga itu menjadi kontributor utama angka pertumbuhan ekonomi.
Sehingga jika konsumsi rumah tangganya turun, maka pertumbuhan ekonominya melambat nantinya.
(FRI)