News

UU Perampasan Aset Disahkan, KPK: Sebagai Penegak Hukum Tentunya Patuh dan Taat

Nur Khabibi 20/11/2026 10:38 WIB

KPK siap mematuhi serta melaksanakan UU Perampasan Aset yang baru disahkan oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026).

UU Perampasan Aset Disahkan, KPK: Sebagai Penegak Hukum Tentunya Patuh dan Taat. (Foto: iNews Media Group)

IDXChannel - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap mematuhi serta melaksanakan UU Perampasan Aset yang baru disahkan oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026).

‎Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, KPK sebagai lembaga hukum merupakan pelaksana undang-undang. 

"KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Artinya KPK sebagai pelaksana undang-undang," kata Budi yang dikutip Jumat (20/11/2026). 

Budi menyebutkan, UU Perampasan Aset ini sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan KPK, khususnya dalam memberikan efek jera. 

"Bahkan lebih dari itu, pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, khususnya pada aspek penindakan, ini ujungnya juga mendorong upaya-upaya korektif," ujarnya. 

Menurutnya, upaya korektif tersebut kemudian dapat menutup celah-celah yang bisa menciptakan para pelaku-pelaku baru untuk melakukan modus serupa. 

Termasuk setiap penindakan yang dilakukan oleh KPK, harapannya juga menjadi objek-objek edukasi untuk pembelajaran masyarakat agar memberikan efek gentar dan tidak melakukan suatu tindak pidana korupsi.

‎"Berkaitan dengan penguatan pemberantasan korupsi, tentu juga tidak hanya soal penguatan asset recovery atau perampasan aset, tapi juga dibutuhkan ‎terobosan-terobosan lain, termasuk soal kriminalisasi terhadap delik-delik yang ‎sudah diatur dalam konvensi UNCAC (United Nations Convention Against Corruption)," ucapnya.

Beberapa di antaranya illicit enrichment, trading in influence, suap di sektor swasta, hingga suap kepada pejabat asing atau foreign bribery.

(Febrina Ratna Iskana)

SHARE