sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

UU Perampasan Aset, Wakil Ketua KPK: Tidak ada Kata Lain selain Dilaksanakan

News editor Nur Khabibi
19/11/2026 17:40 WIB
Bagi yang keberatan dengan materi UU tersebut bisa mengajukan hak uji ke Mahkamah Konstitusi. 
UU Perampasan Aset, Wakil Ketua KPK: Tidak ada Kata Lain selain Dilaksanakan
UU Perampasan Aset, Wakil Ketua KPK: Tidak ada Kata Lain selain Dilaksanakan

IDXChannel - DPR RI meresmikan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya menjadi Undang-undang.

Terkait pengesahan tersebut, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menyatakan, jika sudah disahkan maka harus dilaksanakan. 

"Kalau sudah resmi disahkan, tidak ada kata lain selain dilaksanakan," kata Tanak, Kamis (18/11/2026). 

Menurutnya, bagi yang keberatan dengan materi UU tersebut bisa mengajukan hak uji ke Mahkamah Konstitusi. 

"Kalaupun ada yang tidak menerima, dapat mengajukan judicial review ke MK," kata dia. 

Sebelumnya, DPR RI meresmikan rancangan undang-undang (RUU) Tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya menjadi undang-undang.

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement