IDXChannel - DPR RI meresmikan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya menjadi Undang-undang.
Terkait pengesahan tersebut, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menyatakan, jika sudah disahkan maka harus dilaksanakan.
"Kalau sudah resmi disahkan, tidak ada kata lain selain dilaksanakan," kata Tanak, Kamis (18/11/2026).
Menurutnya, bagi yang keberatan dengan materi UU tersebut bisa mengajukan hak uji ke Mahkamah Konstitusi.
"Kalaupun ada yang tidak menerima, dapat mengajukan judicial review ke MK," kata dia.
Sebelumnya, DPR RI meresmikan rancangan undang-undang (RUU) Tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya menjadi undang-undang.